Bukan Sekadar Audit, ICoFR di BPD Bali Bikin Anggaran Pemprov Makin Akurat
JAKARTA, investortrust.id – Hasil audit Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memberikan dampak langsung terhadap penyusunan anggaran belanja oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sehingga lebih akurat.
Hal ini disampaikan Direktur Operasional dan TI BPD Bali Ida Bagus Gede Setia Yasa dalam virtual seminar yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) bertajuk “Penerapan ICoFR untuk Meningkatkan Integritas Laporan Keuangan dan Kepercayaan Publik” di Jakarta. Jumat (13/6/2025).
Menurut Ida Bagus, laporan keuangan BPD Bali menjadi salah satu acuan utama bagi Pemprov Bali dalam menyusun proyeksi pendapatan dan belanja daerah lebih akurat. Oleh karena itu, akurasi dan integritas laporan keuangan menjadi krusial karena turut diaudit tidak hanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), tetapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga
Apresiasi Nasabah BPD, Asbanda dan Bank Papua Gelar Undian Tabungan Simpeda 2025
“Output dari laporan keuangan kita digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun proyeksi pendapatan daerah, karena memang ada instansi atau bagian yang terkait melakukan verifikasi dan audit atas proses bisnis yang kita lakukan, tentunya itu harus kita jamin,” katanya.
ICoFR adalah sistem pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan keandalan dan akurasi laporan keuangan perusahaan. Sistem ini mencakup serangkaian proses dan prosedur yang bertujuan mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan dalam pelaporan keuangan. ICoFR juga berperan penting dalam memenuhi persyaratan regulasi dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.
Ida Bagus menambahkan, hasil audit, baik auditor internal maupun eksternal, menjadi alat evaluasi bagi manajemen untuk menilai efektivitas implementasi sistem pengendalian internal. Hal ini termasuk pengukuran terhadap sistem pertahanan tiga lapis (three lines of defense), serta sejauh mana risik di unit bisnis maupun unit pendukung bisa diterima atau tidak.
Baca Juga
“BPK sangat ketat bila ada proses bisnis yang terkait dengan pemerintah daerah tidak sesuai. Mereka akan memberikan catatan, baik bersifat signifikan maupun tidak,” tambahnya.
Ida Bagus turut menggarisbawahi, salah satu aspek pengendalian yang terus dikembangkan soal keamanan siber, terutama sistem pembayaran, seperti BI-Fast. Menurutnya, sistem pengendalian di bidang teknologi informasi dan risiko operasional menjadi fokus utama dalam kerangka ICoFR.
“Artinya ada pengembangan IT berkelanjutan untuk menjamin tidak terjadi risiko siber atas sistem BI-Fast yang akan berdampak terhadap laporan keuangan bank kita (BPD Bali),” pungkasnya.
