56% UMKM ASEAN Kekurangan Pendanaan US$ 300 Miliar/Tahun
JAKARTA, investortrust.id – Sebanyak 39 juta dari 70 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di ASEAN, atau 56%, mengalami kekurangan pendanaan. Kekurangan pendanaan itu totalnya sekitar US$ 300 miliar per tahun.
“ASEAN sebagai rumah dari 680 juta penduduk dan 70 juta UMKM masih menghadapi tantangan inklusivitas keuangan yang signifikan. Tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan transaksi dan menggunakan jasa layanan bank tercatat juga masih rendah. Persentase penduduk hingga 70% belum menggunakan layanan perbankan,” kata Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (06/09/2023).
Baca Juga
Oleh karena itu, ia mendukung inisiatif keuangan digital ASEAN. Inisiatif ini akan berkontribusi besar dalam mempercepat inklusi keuangan di kawasan.
“Selama beberapa tahun terakhir, badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia juga turut menjadi pemain penting dalam memandu transformasi di tengah maraknya pengembangan keuangan digital,” imbuhnya.
Menjembatani Kesenjangan Keuangan
Rosan Roeslani menjelaskan lebih lanjut, munculnya layanan keuangan digital membuka jalan untuk menjembatani kesenjangan akses keuangan, khususnya bagi mereka yang belum mempunyai rekening bank, belum memakai jasa layanan perbankan, dan bagi UMKM yang sebelumnya mungkin dinilai unbankable.
“Layanan keuangan digital akan memainkan peran penting dalam mendorong inklusivitas keuangan, dan menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan ASEAN. Kita telah melihat contoh di negara-negara ASEAN bahwa pertumbuhan dan revolusi keuangan digital telah meningkatkan perekonomian negara dan inklusivitas ekonomi,” paparnya.
Hal ini terjadi pula di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia telah berada di garis depan untuk revolusi keuangan digital dan menunjukkan pertumbuhan dan ketahanan yang luar biasa.
Rosan mengungkapkan, antara tahun 2011 hingga 2022, pemain financial technology di Indonesia meningkat enam kali lipat dari semula 51 pemain menjadi 334 pemain aktif. Sementara itu, 33% penduduk memiih e-wallet sebagai metode pembayaran default mereka pada 2021. Hal ini sekaligus menempatkan Indonesia sejajar dengan beberapa negara maju di Asia.
“Transisi Indonesia menuju ekonomi digital terlihat jelas dengan melonjaknya pembayaran nontunai dari US$ 813 juta menjadi US$ 26,2 miliar pada 2017 hingga 2022. Transisi menuju ekosistem transaksi digital yang berkembang pesat ditunjukkan dengan nilai transaksi pembayaran digital, yang tumbuh dari US$ 206 miliar pada 2019 menjadi US$ 266 miliar pada 2022. Perkembangan transaksi pembayaran digital ini akan terus tumbuh hingga mencapai lebih dari US$ 421 miliar pada 2025,” ujar Rosan.
Dengan jangkauan yang luas, lanjut dia, BUMN memegang peranan penting dalam mendorong inklusi keuangan melalui keuangan digital, khususnya di kota-kota yang kurang terjangkau. Selama beberapa tahun terakhir, BUMN telah meningkatkan peran sebagai katalis positif, memulai inisiasi yang visioner, dan membentuk kolaborasi yang strategis untuk mentransformasi layanan keuangan digital Indonesia dalam berbagai aspek.
“Dari perspektif ASEAN, dalam beberapa tahun terakhir, sektor keuangan digital ASEAN juga telah bertransformasi, yang utamanya diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan bagi konsumen dan UMKM. Pertumbuhan dalam bidang ini sangat kuat, dengan peningkatan volume pembayaran digital signifikan,” imbuh Rosan.
Fokus Bank BUMN
Rosan menuturkan lebih lanjut, pinjaman digital juga diperkirakan akan tumbuh secara signifikan pada 2030. “Bank-bank BUMN pun kini berfokus pada tiga transformasi, yang mencakup pinjaman digital, pembayaran digital (e-wallet), dan perbankan digital,” paparnya.
Dalam mentransformasi pinjaman digital, bank pelat merah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah meluncurkan platform pinjaman digital yang memungkinkan individu yang tidak memiliki riwayat pinjaman dapat mengakses layanan keuangan secara digital. Inisiatif ini memberikan dampak yang signifikan terhadap inklusi keuangan.
“Misalnya pinjaman digital BRI yang tumbuh 146% dalam waktu satu tahun di periode 2021 hingga 2022, dengan nilai pinjaman US$ 125 juta kepada jutaan peminjam dalam tiga kuartal pertama di 2022. Kemudian, untuk pembayaran digital atau e-wallet, beberapa BUMN juga telah memperluas layanan pembayaran melalui platform e-money bagi pelanggan. Kemudian, untuk perbankan digital, Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN juga telah membangun solusi perbankan digital, salah satunya mobile banking BNI yang telah tumbuh 59,6% year on year menjadi 7,8 juta pengguna pada 2020,” papar Rosan.
Jadi, lanjut Rosan, inklusi keuangan bukan sekadar untuk tujuan ekonomi, melainkan juga untuk kepentingan sosial. Itulah sebabnya, pihaknya sangat berharap, diskusi dalam forum tersebut akan menghasilkan solusi terhadap tantangan inklusivitas keuangan yang kita hadapi di kawasan, guna menjaga stabilitas dan kesejahteraan di kawasan ASEAN.
