OJK Sebut Baru 24,3% Penyandang Disabilitas Miliki Rekening Bank
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Akses layanan keuangan bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2023, baru 24,3% penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang memiliki rekening bank. Sementara itu, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat mencapai 22,97 juta orang.
Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail Riyadi mengatakan, perluasan akses layanan keuangan harus diimbangi dengan edukasi agar masyarakat memahami produk dan layanan yang digunakan. Hal ini mengingat kepemilikan layanan mobile banking di kalangan penyandang disabilitas juga baru mencapai 1,1% pada periode yang sama.
Menurut Ismail, pelaku usaha jasa keuangan memiliki kewajiban menyediakan layanan khusus bagi konsumen penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
"Jadi, kalian tidak perlu ragu, hak-hak kalian itu benar-benar dilindungi untuk bisa memperoleh akses keuangan," ujar Ismail dalam kegiatan literasi keuangan digital bagi penyandang disabilitas di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga
Pemerintah Sasar 25,1 Juta Anak Usia 17 Tahun Buka Rekening Bank, Desil 1-4
Di sisi lain, Ismail menyoroti kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks literasi keuangan sebesar 69%, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93%.
Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa tingginya penggunaan produk keuangan belum sepenuhnya diikuti pemahaman yang memadai. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko masyarakat menjadi korban penipuan digital.
Berdasarkan laporan yang diterima OJK dan Indonesia Anti-Scam Center (IASC) selama dua tahun terakhir, terdapat lebih dari 750.000 laporan penipuan dengan hampir 1,4 juta rekening terindikasi terkait aktivitas tersebut.
CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Muhamad Ihsan mengatakan, literasi keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kemandirian masyarakat. Pemahaman keuangan dapat membantu masyarakat menghindari investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga tawaran keuntungan yang tidak masuk akal.
"Literasi keuangan bukan soal menjadi kaya atau serakah. Ini soal berdaya. Orang yang paham uang tidak mudah dijebak investasi bodong, pinjaman online ilegal, atau janji untung cepat yang menggiurkan," katanya.
Dari sisi industri, Kepala Divisi Pengembangan Produk PT Pegadaian Mufri Yandi mengatakan, perusahaan terus mengembangkan layanan keuangan digital dengan memperhatikan aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Salah satunya melalui aplikasi Tring! yang menyediakan akses terhadap berbagai layanan Pegadaian secara digital.
Namun, ia mengakui bahwa pengembangan layanan digital belum tentu sepenuhnya menjawab kebutuhan seluruh penyandang disabilitas. Karena itu, Pegadaian membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan mengenai aksesibilitas layanan.
Sementara itu, Direktur Utama PT Agregasi Cermati Fung Fuk Lestario mengingatkan risiko penyalahgunaan data pribadi seiring meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital. Kemudahan pengajuan pinjaman secara daring berpotensi dimanfaatkan untuk mengajukan kredit menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Baca Juga
Perluas Akses Keuangan, Prabowo Dorong 88,7 Juta Rumah Tangga Buka Rekening Bank
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan laporan kredit guna memantau riwayat pinjaman sekaligus mendeteksi pengajuan kredit yang tidak pernah dilakukan.
"Gunakan laporan kredit sebagai salah satu metode untuk memonitor penyalahgunaan data dan juga untuk membangun riwayat kredit yang lebih bagus untuk kebutuhan ke depan," ujarnya.
Aspek perencanaan keuangan juga menjadi perhatian dalam mendorong kemandirian finansial penyandang disabilitas. CEO dan Founder Mitra Rencana Edukasi Mike Rini mengatakan, pengelolaan keuangan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu, termasuk mereka yang bekerja mandiri atau memiliki pendapatan tidak tetap.
Menurut dia, perencanaan keuangan yang baik harus realistis dan dapat dijalankan sesuai kemampuan serta kebutuhan individu. Masyarakat juga perlu menyiapkan dana darurat, membiasakan menabung, dan memahami risiko produk investasi sebelum mengambil keputusan.
"Kemandirian finansial bukan tentang seberapa besar kecil pendapatan Anda, tetapi seberapa baik sebenarnya Anda mengelola keuangan," tuturnya.
Kegiatan edukasi literasi keuangan digital tersebut turut melibatkan Yayasan Disabilitas Indonesia Satu. Ketua Yayasan Disabilitas Indonesia Satu Wahyu berharap edukasi yang diberikan dapat membantu peserta memahami pengelolaan keuangan dan meningkatkan kemandirian. Kegiatan ini didukung Pegadaian Peduli, Cermati, Bank Mayapada, dan Transjakarta sebagai bagian dari upaya memperluas literasi dan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas.
