Dekarbonisasi Bukan Cuma Urusan Elite, Apa Dampaknya bagi Rakyat?

JAKARTA, Investortrust.id - Dekarbonisasi industri kini menyentuh kepentingan publik melalui lapangan kerja, harga dan pasokan energi, hingga kemampuan perusahaan Indonesia memperoleh pembiayaan, sehingga narasinya tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan elite pembuat kebijakan.

Persoalan itu mengemuka dalam Dialog bersama Diplomat dan Media Masa bertema “Merumuskan Narasi Kemitraan Transformatif untuk Dekarbonisasi Industri di Indonesia” yang diselenggarakan Synergy Policies bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Forum tersebut mempertemukan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri, diplomat, dan sejumlah pemimpin media nasional untuk membahas cara menempatkan transisi energi lebih dekat dengan kepentingan masyarakat.

Direktur Eksekutif Synergy Policies Dinna Prapto Raharja mengawali diskusi dengan memaparkan apa yang disebutnya sebagai “trilema” transisi energi bersih. Pemerintah dan pelaku industri, menurut dia, harus menyeimbangkan ketahanan pasokan energi, keterjangkauan bagi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. “Setiap pilihan teknologi ada trade-off-nya,” ujar Dinna.

Baca Juga

Semester I, Pertamina Catat Capaian Dekarbonisasi 118% dari Target 2026

Berdasarkan kajian multipihak yang dilakukan sebelumnya, Dinna mengidentifikasi sejumlah hambatan dalam membangun narasi publik mengenai transisi energi. Koordinasi antarkementerian dan lembaga masih berjalan sendiri-sendiri, sementara hubungan antara ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kebijakan belum kuat. “Kemitraan itu sebenarnya tidak kurang. Tawarannya banyak, peluang kerja samanya luas. Masalahnya ada di implementasi,” kata Dinna.

Menurut dia, kemitraan baru dapat disebut transformatif apabila dibangun atas visi bersama, melibatkan berbagai kelompok secara inklusif, dan menghasilkan alih pengetahuan. Indonesia, kata dia, tidak cukup hanya menjadi pembeli teknologi. “Kalau kita hanya membeli barangnya tetapi tidak menerima transfer pengetahuan, itu belum transformatif,” ujarnya.

Dinna menilai transisi energi bersih perlu ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam diplomasi dan geoekonomi. Isu tersebut, menurut dia, bukan sekadar proyek atau upaya mencari pendanaan, melainkan bagian dari ketahanan nasional yang dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat global.

Dekarbonisasi dan Ketahanan Nasional

Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Muhammad Takdir memberikan konteks kepada diplomat yang mengikuti dialog tersebut dengan menempatkan energi sebagai salah satu isu keamanan nasional, bersama kesehatan dan pangan.

Ia menyoroti tantangan dekarbonisasi pada sektor industri berat seperti semen, baja, kimia, serta minyak dan gas. Sektor-sektor tersebut menyumbang sekitar seperempat emisi karbon global, sementara emisi tidak hanya berasal dari energi yang digunakan, tetapi juga dari proses produksinya.

Muhammad Takdir juga menyoroti kesenjangan antara komitmen pendanaan dan realisasinya. Menurut dia, pengumuman mobilisasi dana tidak selalu berarti dana tersebut telah tersedia dan dicairkan untuk membiayai proyek. “Mobilisasi dana itu tidak sama dengan pencairan. Banyak komitmen diumumkan sebagai mobilisasi dana, tetapi belum tentu dicairkan,” ujarnya.

Dia mendorong pola kemitraan yang lebih berangkat dari kebutuhan negara penerima pendanaan. Indonesia, menurut dia, perlu memiliki ruang untuk menentukan sendiri kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam proses transisi. “Biarkan penerima pendanaan menentukan kebutuhan dan tantangannya sendiri. Namanya juga transisi energi: harus adil dan dilakukan bertahap,” kata Muhammad Takdir.

Diplomat Ahli Madya Pusat Kajian Amerika dan Eropa BSKLN Timbul Sitompul juga menekankan bahwa dampak dekarbonisasi dapat dirasakan masyarakat melalui lapangan kerja di industri berorientasi ekspor, pasokan dan harga energi, serta akses pembiayaan bagi perusahaan Indonesia.

Ia mencontohkan produk baja tahan panas Indonesia yang sebelumnya mampu bersaing dari sisi harga, tetapi menghadapi perubahan aturan yang membuat posisinya menjadi lebih mahal dibandingkan produk dari negara pesaing.

“Orang mungkin hanya melihat produk ekspor kita kalah bersaing. Padahal ini berdampak pada banyak orang: perusahaan, karyawannya, dan kalau pabrik tutup, pedagang kaki lima serta pedagang makanan di sekitar pabrik ikut menderita,” ujarnya.

Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Slovakia Pribadi Sutiono mengajak diplomat untuk melihat peluang di balik tekanan yang dihadapi industri Indonesia. Sebagai ujung tombak komunikasi Indonesia di luar negeri, diplomat perlu mampu membaca ruang perundingan dan kesempatan kerja sama. “Jangan sinis dulu. Kita harus punya mata elang untuk melihat celah dan kesempatan yang bisa diambil lewat perundingan langsung,” katanya.

Media Diminta Membawa Isu ke Kehidupan Sehari-hari

Ketua Energy Editor Society Aziz Husaini, yang juga Pemimpin Redaksi RMOL mengatakan media perlu mengubah pola tersebut dengan lebih banyak mengawal pelaksanaan proyek dan dampaknya. “Liputan media saat ini masih terjebak pada seremoni: komitmen diumumkan, tanda tangan, foto bersama, rilis keluar. Ramai sehari dua hari, lalu sunyi,” kata Aziz.

Pemimpin Redaksi Kompas.com Amir Sodikin menyoroti penggunaan bahasa yang sering kali terlalu rumit ketika membahas transisi energi. Menurut dia, isu tersebut akan lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan persoalan yang dekat dengan masyarakat.

Baca Juga

Bahlil Naik Kelas Jadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi untuk Dorong Ekonomi Prabowo

“Kalau kita bisa menurunkannya ke urusan sehari-hari rakyat seperti listrik, pekerjaan, harga barang, dan banjir, hal-hal yang langsung menyentuh dompet audiens, narasinya jadi mudah,” ujarnya.

Pemimpin Redaksi Katadata Yura Syahrul mendorong penggunaan pendekatan berbasis data agar kebijakan transisi energi lebih mudah diterima publik. Ia mencontohkan kajian mengenai subsidi bahan bakar minyak yang menunjukkan bahwa bahan bakar berkualitas rendah yang mendapat subsidi justru banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas.

Sementara itu, Wakil Ketua Indonesian Council on World Affairs Bagas Hapsoro menekankan bahwa diplomat tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai pencari pendanaan atau pemburu nota kesepahaman. “Kita harus menyampaikan visi dari dalam negeri. Transisi bagi kita adalah ketahanan nasional, bukan sekadar mengikuti tren,” ujarnya.