Indonesia Bawa Aksi Nyata Transisi Energi ke COP31

Antalya, Investortrust.id - Indonesia menunjukkan aksi nyata penanganan perubahan iklim melalui percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan dalam Conference of the Parties ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki. PT PLN (Persero) bahkan mengamankan pendanaan US$ 2,9 miliar untuk mendukung transformasi energi nasional.

Pendanaan tersebut memperkuat rencana Indonesia menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt dalam 10 tahun, dengan sekitar 76% berasal dari energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi.

Berbagai langkah transformasi itu menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam menghadirkan solusi iklim berskala besar yang diwujudkan melalui aksi dan kolaborasi lintas sektor.

Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan pesan tersebut saat membuka Paviliun Indonesia dalam COP31 di Antalya, Turki, Senin (9/11/2026).

“Indonesia hadir di COP31 dengan membawa pesan yang jelas, Indonesia Menghadirkan Solusi Iklim Berskala Besar. Tema paviliun kita, ‘Indonesia: House of Climate Solutions’, mencerminkan tekad kita untuk mengubah ambisi iklim menjadi aksi nyata yang bermakna,” ungkap Hashim.

Baca Juga

Kebutuhan Batu Bara PLN Tembus 174 Juta Ton pada 2027, 16 PLTU Disiapkan Beralih ke Kalori Rendah

Menurut Hashim, langkah Indonesia dipandu oleh tiga prioritas yang saling terhubung, yakni memperkuat ketahanan iklim, memajukan aksi kolaboratif, serta menempuh jalur strategis menuju net zero emissions atau kondisi ketika emisi gas rumah kaca yang dilepaskan dapat diimbangi dengan pengurangan dan penyerapan emisi.

Hashim menegaskan Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa komitmen iklim tidak berhenti pada target dan wacana, tetapi diwujudkan melalui implementasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami ingin dunia melihat bahwa Indonesia tidak sekadar berbicara tentang berbagai kemungkinan; kami bekerja nyata untuk mewujudkannya, membuktikan kata-kata lewat tindakan, walking the talk. Perubahan iklim tidak mengenal batas wilayah, begitu pula tekad kita untuk mengatasinya. Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi tantangan ini sendirian,” ujar Hashim.

Presiden COP31 Murat Kurum juga menekankan pentingnya mengubah komitmen global menjadi aksi konkret yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut Kurum, kebijakan iklim perlu terintegrasi dengan agenda pembangunan, termasuk di sektor energi, pangan, dan perkotaan.

“Dunia sedang menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada kita, kita sedang berada di titik nol atau ground zero. Inilah sebabnya mengapa kata-kata semata tak lagi mencukupi di dunia hari ini,” kata Kurum.

Ia menambahkan, kebijakan iklim pada hakikatnya juga berkaitan dengan pembangunan, pangan, energi, perkotaan, serta masa depan kemanusiaan.

Transisi Energi dan RUPTL

Direktur Utama PT PLN (Persero) Suroso Isnandar mengatakan COP31 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa transisi energi nasional bukan sekadar komitmen atau rencana jangka panjang. PLN telah dan sedang menjalankan transformasi tersebut sambil memastikan ketersediaan listrik yang cukup, andal, merata, dan terjangkau bagi masyarakat.

“Di COP31 ini, Indonesia, khususnya PLN, ingin menunjukkan bahwa transisi energi bukan sekadar komitmen atau janji jangka panjang. Saat ini, secara nyata kita telah dan sedang melaksanakan agenda tersebut,” ujar Suroso.

Salah satu langkah yang dijalankan pemerintah adalah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dalam 10 tahun, Indonesia merencanakan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari total tambahan tersebut, sekitar 76% atau 53 GW direncanakan berasal dari energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi.

“Artinya, Indonesia tidak hanya menyusun rencana, tetapi sudah memulai dan sedang melaksanakan transformasi energi dalam skala besar. RUPTL ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus memastikan kebutuhan listrik nasional dapat terpenuhi,” jelas Suroso.

Pemerintah juga mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak atau GWp sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Suroso mengatakan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik dan mengurangi ketergantungan sektor ketenagalistrikan terhadap komponen energi primer impor.

“Program PLTS 100 GWp merupakan inisiatif luar biasa untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Harapannya, pemanfaatan sumber energi domestik dapat semakin optimal sehingga ketergantungan sektor ketenagalistrikan terhadap sejumlah komponen energi primer impor dapat dikurangi,” tambah Suroso.

Pendanaan US$ 2,9 Miliar

Percepatan transisi energi membutuhkan pembiayaan besar. Dalam momentum COP31, PLN bersama Indonesia mengamankan pendanaan US$ 2,9 miliar atau sekitar Rp 48,7 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.800 per dolar AS dari berbagai lembaga pembiayaan internasional. Dana tersebut akan mendukung pelaksanaan agenda transisi energi di sektor ketenagalistrikan dalam 10 tahun ke depan.

Baca Juga

Hadapi Cuaca Ekstrem hingga Banjir, Wamen PU Minta Daerah Terapkan Peta Iklim

“Untuk menjalankan transisi energi di sektor ketenagalistrikan selama sepuluh tahun ke depan, kita membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Di COP31 ini, kami membawa kabar baik bahwa PLN bersama Indonesia telah mengamankan pendanaan mencapai US$ 2,9 miliar dari berbagai lembaga pembiayaan internasional,” ungkap Suroso.

Ia menilai dukungan pendanaan tersebut menunjukkan agenda transisi energi yang dijalankan Indonesia mendapat perhatian dan dukungan konkret dari mitra global.

Partisipasi Indonesia dalam COP31 juga membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra internasional dalam pengembangan solusi iklim. Kerja sama tersebut mencakup perluasan investasi, pendanaan, dan pertukaran pengetahuan untuk mendukung agenda energi bersih di dalam negeri.