Standard Chartered dan KKP Soroti Potensi Investasi Ekonomi Biru Indonesia

JAKARTA, investortrust.id — Standard Chartered dan Konservasi Indonesia (KI) mempertemukan perwakilan pemerintah, pelaku industri, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan untuk membahas peluang pengembangan ekonomi biru Indonesia dalam ajang Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026. Diskusi ini membahas bagaimana pembiayaan, inovasi industri, dan kolaborasi lintas sektor dapat menarik investasi di sektor kelautan dan pesisir, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, serta mendukung pelestarian lingkungan.

Sejalan dengan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mendorong peningkatan investasi di sektor ekonomi biru, terutama pada akuakultur, hilirisasi rumput laut, pengolahan hasil perikanan, serta pembangunan rantai dingin dan logistik kelautan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pengembangan ekonomi biru tidak hanya berkaitan dengan pelestarian lingkungan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan ketahanan pangan, peningkatan ekspor, dan penarikan investasi.

"Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut merupakan salah satu aset ekonomi terbesar yang dimiliki Indonesia. Ekonomi biru bukan hanya tentang melindungi sumber daya laut, tetapi juga tentang bagaimana mentransformasikannya menjadi nilai ekonomi jangka panjang bagi masyarakat," ujar Trenggono dalam diskusi Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026, Rabu (7/10/2026).

Baca Juga

Ekonomi Biru Jadi Andalan, Trenggono Bidik 30% Laut Indonesia Jadi Kawasan Konservasi

Menurut Trenggono, pemerintah tengah menjalankan enam Program Prioritas Nasional di sektor kelautan dan perikanan, yakni Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, pengembangan Tambak Udang Terintegrasi, budidaya perikanan berbasis desa, modernisasi armada perikanan nasional, serta swasembada garam nasional.

Program tersebut, lanjutnya, menjadi bagian dari upaya mentransformasi sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis investasi.

Trenggono juga mengajak lembaga keuangan dan investor memperluas pembiayaan pada sektor akuakultur berkelanjutan, hilirisasi rumput laut, industri pengolahan hasil perikanan, serta infrastruktur rantai dingin dan logistik kelautan.

Dia menilai hilirisasi menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan ekonomi biru. Indonesia perlu meningkatkan nilai tambah komoditas kelautan melalui pengolahan, manufaktur, inovasi, dan teknologi, bukan hanya mengandalkan ekspor bahan baku.

Salah satu komoditas yang dinilai memiliki potensi adalah rumput laut. KKP bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Perindustrian telah meluncurkan Indonesia Seaweed Development Action Plan 2026–2030 sebagai peta jalan pengembangan industri rumput laut.

"Keberhasilan industri rumput laut tidak lagi diukur dari seberapa banyak kita memanen, tetapi dari seberapa besar nilai tambah yang mampu kita ciptakan melalui teknologi, pengolahan, inovasi, dan manufaktur," kata Trenggono.

Dalam forum yang digelar Standard Chartered dan Konservasi Indonesia tersebut, pembahasan ekonomi biru juga mencakup kebutuhan pembiayaan, inovasi industri, serta kemitraan strategis untuk mendorong investasi di sektor kelautan dan pesisir.

Managing Director, Head of Coverage, Standard Chartered Indonesia Amit Verma mengatakan, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi biru global. Namun, realisasi peluang tersebut membutuhkan inovasi pembiayaan, kerja sama pemerintah dan swasta, serta investasi pada rantai nilai yang berkelanjutan.

Baca Juga

Presiden FIABCI Asia Pasifik Dorong Real Estat Berkelanjutan dan Visi Ekonomi Biru

Sementara itu, Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany menilai skema pembiayaan ekonomi biru perlu disertai dengan pengukuran dampak ekologis.

Menurut Meizani, sektor seperti akuakultur dan rumput laut membutuhkan instrumen pembiayaan yang dapat mendukung ekspansi usaha sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan.

Pembahasan dalam IISF 2026 turut mencakup pengolahan rumput laut dan akses pasar, teknologi maritim, kesiapan tenaga kerja, pengembangan usaha bagi generasi muda, serta penerapan skema blended finance untuk mendukung proyek ekonomi biru yang layak dibiayai.

Sebelumnya, Standard Chartered pada 2025 telah menandatangani nota kesepahaman bersama APINDO, Conservation International, dan Konservasi Indonesia untuk memperkuat rantai nilai rumput laut berkelanjutan dan membuka peluang investasi di sektor tersebut.

Standard Chartered Foundation juga telah mengumumkan komitmen US$5 juta melalui program Oceans of Opportunity yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan peluang kewirausahaan bagi generasi muda di sektor ekonomi kelautan ASEAN.