Investasi Hijau Jadi Kunci Percepat Dekarbonisasi Industri di Indonesia

JAKARTA, Investortrust.id - Upaya dekarbonisasi industri di Indonesia membutuhkan lebih sekadar komitmen perusahaan. Kesiapan proyek, akses terhadap pembiayaan, dan kolaborasi antara pelaku industri dengan lembaga keuangan menjadi faktor penting untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon di tengah meningkatnya tekanan standar emisi global dan perdagangan karbon.

Isu tersebut menjadi fokus utama dalam Forum Bisnis Pengembang Proyek dan Lembaga Pembiayaan: Percepatan Investasi Iklim untuk Dekarbonisasi Industri di Indonesia yang diselenggarakan Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI) di Jakarta. Forum tersebut mempertemukan perwakilan industri, pemerintah, lembaga pembiayaan, hingga organisasi teknis untuk membahas tantangan dan peluang investasi proyek rendah karbon.

Baca Juga

Bahlil Kawal Hilirisasi dan Transisi Energi Sesuai Arahan Prabowo, Ini Strategi RI

“Salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana menjembatani kebutuhan investasi industri dengan skema pendanaan yang sesuai agar lebih banyak proyek dekarbonisasi dapat menjadi bankable dan terealisasi. Melalui forum ini, kami ingin membuka ruang dialog antara pengembang proyek dan lembaga pembiayaan, sehingga kesenjangan antara kebutuhan implementasi dan akses pendanaan dapat mulai dipetakan bersama,” ujar Direktur Eksekutif IBCSD Indah Budiani dikutip Sabtu (23/5/2026).

Di tingkat nasional, penguatan transisi energi dan ekosistem perdagangan karbon mulai membuka peluang pembiayaan aksi dekarbonisasi industri. Sementara di tingkat global, dinamika perdagangan internasional dan penerapan standar environmental, social, and governance (ESG) semakin menempatkan emisi karbon sebagai faktor strategis dalam daya saing industri.

Kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang diterapkan Uni Eropa juga mulai menjadi perhatian pelaku industri nasional. Kebijakan tersebut mengenakan penyesuaian biaya karbon terhadap produk impor dengan intensitas emisi tinggi sehingga mendorong industri untuk mempercepat pengurangan emisi.

Kepala Divisi Pengembangan Dana Direktorat Penghimpunan dan Pengembangan Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan Hery Kuswanto mengatakan dukungan pembiayaan dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme perdagangan emisi gas rumah kaca sektor industri.

“Dukungan pendanaan dekarbonisasi sektor industri dapat dilakukan melalui penguatan tata kelola, termasuk mendukung Kementerian Perindustrian dalam pengembangan mekanisme dan kelembagaan perdagangan emisi gas rumah kaca sektor industri. Ke depan, skema penjaminan dan instrumen pembiayaan diharapkan dapat membantu proyek-proyek transisi hijau yang masih dipandang kurang bankable agar lebih layak mendapatkan pembiayaan,” ujar Hery.

Sementara itu, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Promosi Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Krisman Riyadi menilai kesiapan proyek menjadi faktor penting untuk menarik investor. Proyek transisi hijau harus mampu dikembangkan menjadi peluang investasi yang berkelanjutan dan siap ditawarkan kepada investor global.

“Selain dukungan kebijakan, tantangan ke depan adalah bagaimana proyek-proyek transisi hijau dapat dikembangkan menjadi peluang investasi yang berkelanjutan dan siap ditawarkan atau ready to offer. Pemerintah terus gencar mendorong promosi investasi lestari, khususnya pada sektor energi terbarukan dan industri hijau, guna mempercepat pemenuhan kebutuhan investasi dekarbonisasi di Indonesia,” ujar Krisman.

Baca Juga

Pertamina Genjot Transisi Energi dari EV hingga 'Green Ammonia'

Selain sesi pleno, forum juga menghadirkan diskusi kelompok yang membahas efisiensi energi industri, proyek energi terbarukan, serta ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah. Pembahasan diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan investasi, risiko proyek, hingga peluang skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah tantangan utama yang muncul, antara lain regulasi yang masih terus berkembang, tingginya biaya investasi teknologi hijau, hambatan teknis dalam penyusunan baseline emisi dan verifikasi data, hingga minimnya ekosistem kolaborasi antara regulator, industri, dan lembaga pembiayaan.