Progres Lambat dan Banyak Alasan, Menteri PU Evaluasi Proyek Sekolah Rakyat Nganjuk

SURABAYA, Investortrust.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memberikan penjelasan tegas terkait kemarahannya saat meninjau Proyek Sekolah Rakyat (SR) di Nganjuk, Jawa Timur. Kekesalan tersebut dipicu oleh rendahnya progres pembangunan yang baru menyentuh angka 15%, sangat tertinggal jauh dibandingkan daerah lain.

Dody menyayangkan sikap tim teknis di lapangan yang justru memberikan berbagai alasan dibandingkan solusi konkret untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

“Bicara Nganjuk dulu nih. Nganjuk kan memang sangat-sangat tertinggal ya. Masih berapa sih mungkin 15 persen lah. Nah, yang saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang ngasih excuses gitu kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran bagaimana supaya ketertinggalan itu bisa dikejar. Enggak. Excuse,” tegas Dody saat meninjau proyek SR di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (12/4/2026) seperti dikutip Antara.

Selain masalah progres, Menteri PU juga menyoroti adanya dugaan sikap tidak tegas di jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) terhadap penyedia jasa proyek. Ia mencermati adanya rumor negatif di luar terkait hubungan antara tim teknis dengan pihak pengembang yang berpotensi menghambat objektivitas pengawasan.

Dody juga mengaku heran melihat jajarannya seolah-olah memiliki rasa takut kepada penyedia jasa, padahal fakta di lapangan menunjukkan performa pengerjaan yang tidak maksimal.

Menurutnya, Program Sekolah Rakyat merupakan prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem, sehingga setiap tahap pelaksanaannya wajib dijaga dengan penuh integritas dan keseriusan.

Baca Juga

Pembangunan 104 Sekolah Rakyat Tahap II Rp 26,2 T Digeber, Progres Fisik Tembus 15,54%

Ketidaksinkronan antara target penyelesaian dari Presiden dengan kontrak proyek juga menjadi sumber kekesalan utama bagi Dody. Ia menemukan bahwa kontrak proyek baru berakhir pada 23 Juli 2026, padahal Presiden menginstruksikan agar fasilitas pendidikan tersebut sudah bisa digunakan oleh siswa pada awal Juli 2026.

“Ternyata kontrak Sekolah Rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Lah kan ini kan jadi seolah-olah melawan perintah Presiden. Perintah Presiden itu Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru. Nanti kontraknya 23 Juli coba. Ya, saya juga bingung,” ucapnya dengan nada kecewa.

Menanggapi berbagai kendala tersebut, Menteri PU menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS guna memastikan pengawasan proyek berjalan optimal dan tegak lurus dengan arahan pemerintah pusat.

Ia mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja secara profesional dan tidak main-main dalam menjalankan tugas negara. Meskipun memberikan catatan merah untuk wilayah Nganjuk, Dody memberikan apresiasi terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya yang dinilai berjalan sangat baik dan sesuai target, termasuk proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.