Sekolah Rakyat Tahap II Beroperasi 20 Juni, Progres 93 Lokasi Hampir 70%

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo memastikan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II terus dikebut menjelang target operasional pada 20 Juni 2026. Hingga saat ini, progres fisik rata-rata di 93 lokasi telah mendekati 70%.

"Jadi per hari itu kita kejar rata-rata 1 sampai 3%, tergantung lokasi," kata Dody dalam media briefing di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Menurut Dody, sejumlah lokasi yang sebelumnya mengalami keterlambatan kini menunjukkan percepatan pembangunan. Beberapa di antaranya berada di Singkawang, Kalimantan Barat; Brebes, Jawa Tengah; Dharmasraya, Sumatra Barat; Cilacap, Jawa Tengah; dan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Untuk lokasi-lokasi yang katakanlah kemarin itu agak-agak tertinggal. Misalnya Singkawang, terus Brebes, Dharmasraya, Cilacap, Lombok Utara sepertinya sudah mulai jauh membaik," ujarnya.

Dody mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan BUMN karya dan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk memastikan kendala yang dihadapi kontraktor tidak menghambat progres pembangunan. "Kalau mereka punya kesulitan finansial atau apa pun misalnya itu bisa dibantu sehingga progresnya tidak terhambat," tuturnya.

Ia mengakui progres pekerjaan sempat melambat saat libur Iduladha karena banyak pekerja yang pulang kampung. Namun, kondisi tersebut kini telah berangsur normal. "Namun, hari ini saya pantau sudah kembali normal," imbuh Dody.

Meski sempat melambat, Kementerian PU optimistis seluruh pembangunan Sekolah Rakyat tahap II dapat diselesaikan sebelum operasional dimulai pada 20 Juni mendatang. "Mungkin 80% plus itu mudah-mudahan kita upayakan maksimal bisa selesai. Tapi tetap saya upayakan 93 lokasi itu bisa benar-benar selesai di 20 Juni," lugas Dody.

Berdasarkan pemantauan Kementerian PU, sejumlah lokasi telah masuk kategori zona hijau dengan progres fisik mencapai 80%-85%, antara lain Sragen, Provinsi Jawa Tengah; Medan, Provinsi Sumatra Utara; Semarang, Provinsi Jawa Tengah; Bengkulu, Provinsi Bengkulu; Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan; dan Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Juga

Target Rampung Juni 2026, BP BUMN Kerahkan 67 Ribu Pekerja Kejar Proyek Sekolah Rakyat

"Yang zona hijau malah sudah 80-85%," papar Dody.

Untuk mempercepat penyelesaian proyek di lokasi yang masih tertinggal, pemerintah juga menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna membantu penyedia jasa yang mengalami kekurangan tenaga kerja. "Kalau kurang orang kita tawarin dari TNI. Dari TNI sudah masuk nih support dari Panglima TNI juga cukup besar," kata Dody.

Selain itu, pemerintah menyiapkan dukungan pendanaan sementara melalui Danantara bagi kontraktor yang mengalami kendala arus kas selama proses pembangunan berlangsung. "Kalau misalnya kurang pendanaan kita minta tolong Danantara untuk bridging lah. Sebetulnya bukan uangnya enggak ada di APBN, ada uangnya. Tapi kan mereka belum bisa menagih ke kita karena progresnya kan belum sampai di situ," terang Dody.