Antisipasi Gejolak Timur Tengah Berlangsung Lama, Pemerintah Impor 'Crude' dari AS
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah menyiapkan skenario terburuk menghadapi ketidakpastian konflik di Timur Tengah. Salah satu langkah antisipatif yang ditempuh adalah pengalihan impor minyak mentah (crude) dari Amerika Serikat (AS).
Bahlil menegaskan, pemerintah tidak ingin terjebak dalam dinamika global yang sulit diprediksi. Maka dari itu, pemerintah membuat sejumlah rencana untuk tetap menjaga ketahanan energi nasional.
“Sekali pun informasi disampaikan bahwa ketegangan ini akan selesai dalam waktu ada yang mengatakan 5 hari, ada yang mengatakan 2-4 minggu, tapi keyakinan kami setelah melakukan kajian, ini tidak akan bisa kita ramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Sekretariat Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Baca Juga
Gangguan Pasokan Akibat Eskalasi Perang Iran Bisa Kerek Minyak Brent Tembus US$ 100
Untuk itu, kata dia, pemerintah mengambil asumsi skenario terburuk, yakni jika konflik berlangsung lama. Salah satu langkah strategis adalah mengalihkan sebagian impor crude dari Timur Tengah ke Amerika Serikat guna memastikan kepastian pasokan. Saat ini impor crude Indonesia dari Timur Tengah berada di angka 20-25%.
“Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita,” jelas Bahlil.
Langkah ini menjadi krusial mengingat ketegangan geopolitik berdampak pada penutupan Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi global dengan lalu lintas sekitar 20,1 juta barel per hari.
Untuk BBM jenis solar, Bahlil memastikan impor sudah tidak lagi bergantung pada Timur Tengah. Sementara impor bensin RON 90, RON 92, RON 95, dan RON 98 juga berasal dari negara di luar kawasan konflik, termasuk Asia Tenggara.
Sementara sektor LPG, pemerintah menyiapkan langkah antisipatif. Dari total impor LPG sebesar 7,3 juta ton per tahun yang tahun ini meningkat menjadi 7,8 juta ton, sekitar 70% berasal dari Amerika Serikat dan 30% dari Timur Tengah, yaitu Saudi Aramco.
“Kita tahu bahwa dari informasi, dinamika ketegangan di Timur Tengah juga terkait dengan Saudi Aramco, itu juga kena kemarin dinamika di sana. Maka alternatifnya adalah kita switch lagi, supaya kita tidak mengambil risiko, sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz,” beber Bahlil.
Baca Juga
Selain pasokan, pemerintah juga mencermati dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2026, asumsi Indonesian crude price (ICP) dipatok US$ 70 per barel. Namun, saat ini ICP telah naik ke kisaran US$ 78–80 per barel.
Kenaikan ini berpotensi meningkatkan beban subsidi energi. Meski demikian, di sisi lain negara juga memperoleh tambahan pendapatan karena Indonesia memproduksi sekitar 600.000 barel minyak per hari.
“Selisih ini yang sedang kita hitung. Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah berhati-hati menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri,” ujar Bahlil.