Hashim Djojohadikusumo: Semua Kapal Harus Dibangun di Dalam Negeri
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id — Dorongan agar industri galangan kapal nasional kembali menjadi tulang punggung kedaulatan maritim Indonesia mengemuka kuat dalam sebuah pertemuan lintas kementerian dan pelaku usaha. Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa seluruh kapal yang digunakan oleh BUMN strategis, khususnya Pertamina, harus dibangun di dalam negeri. Arahan tersebut, menurut Hashim, merupakan perintah langsung Presiden dan menjadi pedoman kebijakan yang tidak bisa ditawar.
Hashim mengaku terkejut sekaligus bergembira melihat tingginya kehadiran pejabat kunci dalam pertemuan tersebut. Ada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Ada Menteri Keuangan yang relatif baru menghadirkan tiga direktur jenderal (dirjennya) —Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, dan Dirjen Pembiayaan—hingga perwakilan Pertamina hadir tanpa membawa “beban lama”. “Ini yang membuat saya optimistis. Kita mulai dengan clean slate,” ujarnya.
Ia menekankan, kebijakan pembangunan kapal di dalam negeri bukan sekadar wacana, melainkan sudah disepakati sebagai pedoman resmi. “Semua kapal Pertamina harus dibangun di dalam negeri. Ini perintah Presiden,” tegas Hashim. Pesan tersebut, kata dia, telah disampaikan langsung kepada jajaran manajemen Pertamina dan para pemangku kepentingan terkait.
Namun Hashim juga mengingatkan pentingnya keadilan dan profesionalisme di kedua sisi. Industri galangan nasional, menurutnya, harus bersikap fair dan realistis terhadap kebutuhan pengguna jasa. Ia mengakui bahwa selama ini ada tantangan dari sisi galangan, seperti waktu pengerjaan yang lebih lama, sehingga tidak semua kesalahan bisa dibebankan kepada Pertamina. “Kita harus objektif. Pertamina juga punya pertimbangan operasional,” katanya.
Momentum perubahan, lanjut Hashim, kini semakin terbuka karena hampir seluruh pimpinan di kementerian dan lembaga terkait merupakan figur baru. Menteri Perindustrian, Wakil Menteri Perdagangan, jajaran Kementerian Keuangan, hingga otoritas fiskal dan kepabeanan menunjukkan respons positif. Bahkan, ia menyebut ada komitmen kuat dari Kementerian Keuangan untuk memberikan dukungan penuh, termasuk kesiapan menata ulang berbagai aturan jika diperlukan.
Baca Juga
Hashim lalu menarik pelajaran dari sejarah kebangkitan Korea Selatan pada dekade 1960–1970-an. Ia mencontohkan bagaimana pemerintah Korea kala itu memberi penugasan khusus kepada korporasi nasional: industri galangan kapal, otomotif, elektronik, hingga manufaktur berat dibangun secara terintegrasi dalam semangat “Korea Incorporated”. “Kita harapkan hari ini Indonesia bisa lahir kembali dengan pendekatan serupa, khususnya di bidang pelayaran dan industri maritim,” ujarnya.
Ia juga menyoroti capaian konkret industri galangan nasional. Hashim memuji peluncuran kapal raksasa berbobot sekitar 6.700 ton dengan bendera Merah Putih yang dinilainya relatif tepat waktu—sebuah pencapaian penting bagi industri dalam negeri. Menurutnya, satu proyek kapal saja mampu menggerakkan ekosistem besar: sekitar 100–150 vendor terlibat, menyerap 1.000 hingga 3.000 tenaga kerja langsung dan tidak langsung, hingga menghidupkan ekonomi rakyat kecil di sekitar galangan.
Lebih jauh, Hashim menyebut bukti kepercayaan yang mulai tumbuh. Beberapa galangan nasional telah memperoleh tambahan pesanan kapal, termasuk untuk kebutuhan pertahanan dan penguatan minimum essential force. Ia berharap ke depan Pertamina juga mendistribusikan pesanan kapal secara lebih merata ke galangan dalam negeri, bahkan untuk kapasitas besar hingga ratusan ribu ton.
Dalam konteks global, Hashim melihat peluang emas. Ia mengungkapkan bahwa Korea Selatan kini justru kekurangan tenaga kerja terampil, khususnya welder. Bahkan, negara tersebut meminta Indonesia memasok tenaga kerja las. “Ini ironi sekaligus peluang. Mengapa kita tidak memaksimalkan mereka bekerja di dalam negeri saja?” ujarnya. Ia menilai, dengan dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa menjadi basis industri galangan yang kompetitif di kawasan.
Hashim menutup pernyataannya dengan menegaskan posisinya yang netral. Ia menegaskan tidak memiliki kepentingan bisnis di sektor pelayaran atau galangan kapal. “Saya hanya menjadi perantara, menjembatani pemerintah dan dunia usaha,” katanya.
Dengan dukungan Presiden, kesiapan kementerian teknis, dan respons positif otoritas fiskal, ia optimistis industri galangan kapal nasional dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. “Kesempatan ini jarang terjadi. Semua hadir, semua siap. Tinggal kita ambil momentum,” kata Hashim.