India–Indonesia Punya Kesamaan, Sistem Digital Harus Inklusif dan Terbuka
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Former Chairman of Open Network for Digital Commerce (ONDC), RS Sharma menilai India dan Indonesia memiliki banyak kesamaan sebagai negara demokrasi besar dengan tingkat keragaman tinggi. Untuk itu, pengembangan sistem digital kedua negara harus mampu mengakomodasi keragaman tersebut dan tidak bersifat satu ukuran untuk semua.
“Saya merasa bahwa India dan Indonesia memiliki begitu banyak kesamaan. Kita adalah dua negara demokrasi besar dengan keragaman sangat besar dari sisi bahasa, etnisitas, dan berbagai aspek lainnya. Maka dari itu, kita perlu membangun sistem yang interoperabel, skalabel, berbasis standar, dan yang paling penting inklusif. Sistem tersebut harus mencakup semua orang,” kata Sharma dalam ajang Indonesia Open Network (ION) 2026 yang digelar Indonesia Economic Forum (IEF) di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Sharma memaparkan, pengalaman India dalam membangun infrastruktur publik digital (digital public infrastructure/DPI). Menurutnya, fondasi pertama yang dibangun India adalah sistem identitas digital.
“Pada dasarnya, infrastruktur publik digital pertama yang kami bangun adalah identitas. Identitas adalah hal yang sangat mendasar untuk mengakses segala sesuatu,” papar dia.
Ia menyebut, India mulai membangun sistem identitas digital Aadhaar sejak 2009. Pada saat itu, kata Sharma, sekitar 40% penduduk India belum memiliki identitas individual yang dapat diverifikasi, sehingga tidak dapat mengakses layanan formal seperti rekening bank dan kartu SIM.
Selain itu, India juga menghadapi persoalan duplikasi dan identitas palsu yang menyebabkan penyaluran manfaat pemerintah tidak tepat sasaran. Dua faktor tersebut menjadi fundamental pembangunan Aadhaar. “Kami memulai proyek tersebut dan dalam waktu 4 tahun berhasil mencakup seluruh negeri,” kata Sharma, yang juga mantan CEO Aadhaar.
Baca Juga
CEO Indosat (ISAT) Sebut UMKM Tulang Punggung Ekonomi Indonesia
Ia menegaskan, Aadhaar dibangun sebagai identitas dasar, bukan untuk menentukan kelayakan penerima manfaat. Menurut Sharma, setiap sektor dapat membangun kriteria kelayakan masing-masing di atas identitas tersebut. “Kami tidak menentukan siapa mendapatkan apa—kami hanya menjawab siapa adalah siapa,” tutur dia.
Selain Aadhaar, India juga melanjutkan pengembangan digital di berbagai layanan, seperti electronic know your customer (e-KYC), autentikasi digital untuk layanan publik, tanda tangan digital eSign, hingga dompet dokumen digital. Sharma menyebut, ekosistem tersebut mampu menurunkan friksi dan biaya transaksi secara signifikan.
Pada 2016, India melangkah lebih jauh dengan meluncurkan Unified Payments Interface (UPI) yang memisahkan sistem pembayaran dari perbankan. Menurut Sharma, UPI kini memproses sekitar 22 miliar transaksi per bulan, atau rata-rata hampir satu transaksi per orang per hari. “Skala ini berasal dari arsitektur yang memang dirancang untuk skala besar,” kata dia.
Setelah identitas dan pembayaran, India juga memperluas DPI ke sektor kesehatan melalui Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) yang memfokuskan pada digitalisasi rekam medis dengan kontrol data tetap berada di tangan pasien.
Sharma menjelaskan latar belakang pembentukan ONDC sekitar 3-2,5 tahun lalu. Salah satu alasannya adalah kecenderungan ekonomi berbasis platform untuk berkembang menjadi monopoli akibat efek jaringan yang kuat.
Selain itu, ia menyoroti dampak perdagangan digital yang berpusat pada platform besar terhadap toko ritel dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sharma melanjutkan, ONDC dirancang untuk mendorong digitalisasi tanpa menimbulkan disrupsi terhadap pelaku usaha kecil. “Yang kita butuhkan adalah digitalisasi tanpa disrupsi, memungkinkan toko-toko kecil tetap berada di tempatnya sambil memanfaatkan digitalisasi,” imbuh dia.
Baca Juga
Ilham Habibie: Indonesia 'Open Network' Perluas Akses Ekonomi Digital
Sharma menambahkan, arsitektur ONDC sebagai jaringan perdagangan digital berbasis protokol terbuka akan diterapkan pula dalam Indonesia Open Network dengan sejumlah pembelajaran dari implementasi di India, termasuk pentingnya kemudahan onboarding bagi UMKM dan dukungan dalam pengelolaan katalog produk.
“Prinsip-prinsip seperti kepercayaan digital dan perlindungan konsumen sangat krusial. Tanpa kepercayaan, jaringan ini tidak akan berfungsi,” pungkas Sharma.