Solikin Juhro Jelaskan Efek Tak Instan Penempatan Dana Rp 276 T Pemerintah

JAKARTA, investortrust.id - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M Juhro menjelaskan efek penempatan dana Rp 276 triliun ke perbankan tak memberikan dampak langsung. Keputusan penempatan dana itu diambil Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memberikan kelonggaran likuiditas di sejumlah bank pelat merah untuk mendorong M0 atau base money.

“Jadi M0 itu adalah uang primer, itu adalah cikal bakal uang. Dia merupakan utang atau tagihan dari otoritas moneter terhadap masyarakat. Itu enggak akan jadi uang apabila dia tidak dilakukan mekanisme penciptaan,” kata Solikin, saat uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper test) yang digelar Komisi XI DPR, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Solikin menjelaskan untuk mendorong terciptanya penyaluran uang ke sektor riil, BI telah menurunkan giro wajib minimum atau GWM. Dengan diturunkannya GWM, perbankan diharapkan dapat menyalurkan uang ke nasabah dalam bentuk kredit. “Nah sekarang memang isunya adalah sisi demand,” jelas dia.

Baca Juga

Bukan Prabowo, Dasco Ungkap Pengusul Thomas Djiwandono Jadi Calon Deputi Gubernur BI

Solikin mengakui respons sisi permintaan tidak sekuat beberapa tahun sebelumnya. Saat BI menggelontorkan likuditas, maka likuditas itu tidak otomatis terserap untuk kegiatan ekonomi riil.

“Nah itulah kenapa akhirnya waktu tadi bicara bagaimana kebijakan BI yang menambah likuditas, bahkan penempatan dana oleh pemerintah atau menkeu di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) itu enggak otomatis digunakan, karena pertama bank-bank juga sudah memiliki pipeline,” kata dia.

Selain sisi permintaan, Solikin melihat sektor-sektor yang akan menyerap kredit. Dia menyebut sisi permintaan ini masih lemah. “Sehingga memang di sini langkah kita mendorong pembiayaan dari sisi supply, harus dijalankan dengan sisi demand,” kata dia.

Menurut Solikin sisi yang penting untuk mendorong dari sisi permintaan, yaitu kebijakan fiskal. Hal ini diperlukan karena sifat kebijakan moneter atau bank sentral yang biasanya indirect.

“Kebijakan moneter atau bank sentral itu biasanya indirect, karena memang ada intermediasi melalui pelaku perbankan. Namun, makanya itu harus dikoordinasikan. Di dalam KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) kita memahami bottlenecking itu,” kata dia.

Baca Juga

Calon Deputi BI Solikin Ungkap Strategi Optimalkan Inflasi untuk Pertumbuhan

Solikin menjelaskan KSSK tidak hanya sebatas membicarakan masalah stabilitas atau residensi keuangan. Dalam beberapa waktu terakhir, KSSK juga menaruh perhatian terhadap upaya debottlenecking untuk mendorong pertumbuhan dari sisi demand ini.

BI melihat debottlenecking yang dilakukan memperlihatkan adanya special rate tinggi. Selain itu, ada undisbursed loan menyentuh Rp 2.439,2 triliun atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia.

“Kenapa pengusaha atau dunia usaha itu masih wait and see? Nah tentunya kita lihat, oh karena memang ada sesuatu yang memang masih, dia masih memiliki persepsi yang belum kuat atau belum baik terhadap perkembangan ke depan. Nah inilah kenapa yang menjadi penting,” kata dia.