JPO Sepi dan Rusak Akan Dibongkar, Pemprov Jakarta Dorong 'Zebra Cross'
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengungkapkan pertimbangan membongkar sejumlah jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dinilai tidak optimal seiring penghematan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga membenarkan adanya usulan dari masyarakat dan pejalan kaki terkait JPO di sejumlah lokasi. Menurutnya, pembongkaran tidak selalu dilakukan secara penuh, melainkan fasilitas penyeberangan dapat dialihkan menjadi zebra cross atau pelican crossing.
“Saat ini memang ada usulan pembongkaran JPO di beberapa titik dari para pengguna atau pejalan kaki,” kata Nirwono dalam diskusi publik di kantor Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Baca Juga
PU Bakal Revitalisasi JPO Pasar Senen dan Polda Metro Jaya Senilai Rp 19 Miliar
Ia menjelaskan, JPO membutuhkan biaya perawatan dan revitalisasi yang besar. Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah pusat maupun daerah, Pemprov Jakarta mulai mempertimbangkan pelican crossing sebagai alternatif karena lebih murah, efisien, serta pembangunan lebih cepat. “Bagi saya tidak ada masalah kalau umpamanya ada usulan dari teman-teman, misalnya JPO ini tidak perlu, JPO ini bisa diganti oleh zebra cross,” ucap Nirwono.
Nirwono mencontohkan penanganan penyeberangan di sekitar Stasiun Commuter Line Cikini. Rencana awal pembangunan JPO di lokasi tersebut dibatalkan karena membutuhkan anggaran Rp 10 miliar, sementara masyarakat kerap melintasi jalur penyeberangan secara tidak aman.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, lanjut Nirwono, Pemprov Jakarta juga menemukan sejumlah JPO yang sepi pengguna dan mengalami kerusakan, salah satunya JPO di depan Hotel Ambhara, kawasan Pasar Raya Blok M. “Kalau saya ditanya sebagai warga, kalau saya disuruh memilih, JPO-nya itu dibongkar lalu dibangun zebra cross yang lebih bagus dan lebih fungsional,” ujar Nirwono.
Selain itu, dia menyoroti JPO di kawasan Lebak Bulus sepanjang lebih 300 meter yang menghubungkan Stasiun MRT dengan Poins Square. Dikatakan Nirwono, JPO tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut karena minim pengguna alias pedestrian. “Kemudian ada juga JPO di sekitar Poins Lebak Bulus, itu panjang banget lewat nyebrang jalan tol ya dekat Hotel Mercure. Yang dalam pantauan saya sehari-hari tidak ada orang lewat di situ,” katanya.
Nirwono menambahkan, Dinas Bina Marga Provinsi Jakarta mencatat sekitar 300 JPO yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni merah untuk kondisi rusak dan perlu dibongkar, kuning untuk kondisi masih layak tapi memerlukan perbaikan, serta hijau untuk JPO dengan kondisi baik.
Baca Juga
Terkait pembangunan JPO baru, Nirwono menyatakan, hal tersebut akan dikaji dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran. “Karena kita bicara anggaran, tentu kita akan memilih yang paling prioritas,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koalisi Pejalan Kaki (Kopeka) Alfred Sitorus mengusulkan pembongkaran 30 JPO di Jakarta. Ia menyampaikan, usulan tersebut didasarkan pada aspek aksesibilitas pejalan kaki, khususnya penyandang disabilitas. “Kami sudah pernah sampaikan, robohkan 30 JPO di DKI (Jakarta). Kalau bicara kota global, seharusnya inklusivitas sudah tidak bisa ditawar,” kata Alfred.