Penyerapan Anggaran Kementerian PUPR Capai 95,9%, Realisasi Fisik 97,11%
JAKARTA, investortrust.id – Realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada pada tahun 2023 mencapai Rp 174,57 triliun atau sebesar 95,90% dari pagu anggaran, dengan realisasi fisik 97,11%. Nilai tersebut lebih tinggi dari realisasi anggaran pada tahun anggaran (TA) 2022 yaitu sebesar 94,03%.
Hal ini disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
“Pagu awal Kementerian PUPR TA 2023 sebesar Rp 125,22 triliun mengalami penambahan sebesar Rp 56,80 triliun, sehingga pagu akhir menjadi Rp 182,02 triliun. Pagu TA 2023 yang terserap secara efektif tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung berbagai agenda prioritas nasional,” kata Menteri Basuki dalam keterangannya, Senin (1/4/2024).
Pada tahun 2023, lanjut Basuki, sebanyak 13 Program Strategis Nasional (PSN) telah selesai, yakni 6 proyek bendungan, 4 proyek jalan tol, 1 proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), 1 proyek rumah susun, dan 1 proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Baca Juga
Kementerian PUPR Fungsikan Sejumlah Ruas Tol Jelang Mudik Lebaran 2024, Berikut Daftarnya
"Pada tahun 2023 Kementerian PUPR juga melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah berupa penanganan jalan sepanjang 2.873 km dan jembatan sepanjang 2,7 km dengan biaya sebesar Rp 14,6 triliun. Manfaatnya adalah untuk menangani jalan non nasional yang rusak, meningkatkan kemantapan jalan daerah, membuka akses dari keterisolasian," ujar Menteri Basuki.
Di samping pelaksanaan Inpres Jalan Daerah, dilaksanakan juga Program Padat Karya TA 2023 sebesar Rp 15,18 triliun, dengan capaian serapan anggaran sebesar Rp 13,93 triliun (91,76%) yang menyerap tenaga kerja sebanyak 763 ribu orang, melampaui dari target sebanyak 723 ribu orang.
"Pada tahun 2023 Kementerian PUPR juga melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di beberapa daerah, antara lain di Sulawesi Tengah dengan anggaran sebesar Rp 2,12 triliun dan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp 1,13 triliun. Untuk penanganan pasca bencana di Sulawesi Tengah, beberapa infrastruktur telah diresmikan Presiden beberapa waktu lalu," tandas Menteri Basuki.
Secara garis besar, Menteri Basuki menyampaikan sejumlah capaian pembangunan infrastruktur pada tahun 2023, antara lain Infrastruktur Sumber Daya Air terdapat 6 bendungan selesai yaitu Bendungan Lolak (Sulut), Tiu Suntuk (NTB), Karian (Banten), Cipanas (Jabar), Sepaku Semoi (Kaltim), dan Ameroro (Sultra). Selain itu juga terdapat 50.477 hektare (Ha) pembangunan jaringan irigasi, 426.237 Ha rehabilitasi jaringan irigasi, 3,39 m3/detik penyediaan air baku, serta 150,35 km pengendali banjir dan pengaman pantai.
Baca Juga
Kemenko Perekonomian: Tidak Ada Pertimbangan Teknis Penetapan PSN BSD (BSDE) dan PIK 2 (PANI)
"Untuk Infrastruktur Jalan dan Jembatan, terdapat pembangunan 47,81 km jalan tol, 546 km jalan baru, 8.234 m jembatan dan 2.146 m flyover/underpass. Untuk Infrastruktur Perumahan terdapat pembangunan 4.724 unit rumah susun, pembangunan 4.311 unit rumah khusus, peningkatan 150.231 unit rumah swadaya dan 43.008 unit bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) rumah umum," imbuh dia.
Sedangkan untuk Infrastruktur Pemukiman, Menteri Basuki menyebutkan terdapat capaian pembangunan 1.143 liter/detik SPAM, pengelolaan air limbah untuk 44.795 Kepala Keluarga (KK), pengelolaan sampah untuk 139.642 KK, penanganan permukiman kumuh seluas 198,98 Ha, penataan bangunan gedung seluas 60.087 m2, pembangunan 2 kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta 827 unit pembangunan dan rehabilitasi gedung pendidikan, olahraga dan pasar.