IESR: 'Data Center' Harus di-'Support' Listrik Bersih, Geotermal Jadi Pilihan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pengembangan data center yang saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah membutuhkan dukungan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) alias energi bersih.
Manajer Riset IESR Raditya Wiranegara tidak memungkiri bahwa pengoperasian data center membutuhkan listrik besar, stabil, dan murah. Menurutnya, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geotermal bisa menjadi pilihan utama untuk menyokong data center, menggantikan PLTU batu bara.
“Jadi geotermal bisa jadi salah satu sebagai pembangkit yang juga sama-sama seperti PLTU, tapi yang terbarukan," kata Raditya dalam media briefing di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Raditya mengungkap bahwa suplai kebutuhan listrik untuk data center setiap waktunya mengalami peningkatan. Diproyeksikan kebutuhannya akan mencapai sekitar 4 gigawatt (GW) pada 2033 mendatang.
Baca Juga
Meta Minat Dagang Listrik, Berkah Bagi Industri Data Center Indonesia?
Selain lebih bersih, dari sisi keekonomian, geotermal juga dipandang lebih ekonomis dibandingkan pembangunan PLTU baru. "Dari kajian kami ini (penggunaan geotermal) bisa, memotong sepertiga sampai setengah dari PLTU," ucap Raditya.
Manajer Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo menambahkan, kebutuhan energi bersih untuk data center bukan hanya menjadi isu Indonesia, tetapi tren yang terjadi di seluruh kawasan Asia Tenggara.
Negara-negara, seperti Malaysia dan Vietnam bahkan disebut sudah bergerak lebih cepat dalam memberikan akses energi hijau bagi pelaku industri digital tersebut. “Data center ini mungkin di Southeast Asia, nggak hanya Indonesia yang mengincar, Malaysia dan Vietnam sudah lebih dulu,” ujar Deon.
Source: Investortrust
Menurutnya, kunci perkembangan pesat data center di negara-negara tersebut adalah tersedianya jalur kebijakan yang memungkinkan penggunaan energi bersih 100%. Deon menilai Indonesia harus memberikan opsi tambahan agar data center dapat mengakses energi terbarukan secara langsung, tidak hanya mengandalkan pasokan dari sistem kelistrikan PLN.
“Opsinya memang selain transformasi grid PLN, data center-nya harus dikasih opsi lain agar mereka bisa dapat akses langsung ke EBT. Menurut saya kendalanya lagi-lagi ada di kebijakan,” sebut Deon.
Baca Juga
Pemerintah Ungkap Kebutuhan Listrik untuk Data Center Capai 5,2 GW di 2034
Dia menjelaskan bahwa Malaysia dan Vietnam telah membuka penggunaan jaringan transmisi nasional untuk data center atau pengembang energi terbarukan yang bekerja sama dengan mereka. Di Malaysia melalui Tenaga Nasional Berhad (TNB), di Thailand oleh Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), dan di Vietnam melalui Vietnam Electricity (EVN).
Dengan kebijakan tersebut, data center diperbolehkan membangun pembangkit EBT di lokasi yang jauh sekalipun dan listriknya tetap dapat disalurkan melalui jaringan nasional. “Indonesia regulasinya ada, tapi belum diimplementasikan. Kendalanya itu,” tegasnya.
Dari sisi keekonomian, Deon menilai teknologi energi terbarukan, seperti PLTS sudah semakin murah. Bahkan saat ini, kombinasi PLTS dan baterai disebut telah lebih kompetitif dibandingkan membangun PLTU baru. “PLTS plus baterai itu udah lebih murah dibandingkan PLTU baru. Jadi PLTU baru itu udah enggak make sense sebenarnya untuk tetap ada,” ucap Deon.