Pemerintah Butuh Rp 470 T Setahun untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Kadin Diminta Berkolaborasi
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menekankan kolaborasi antara pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk menghadapi perubahan iklim. Pasalnya, mitigasi perubahan iklim membutuhkan pembiayaan atau pendanaan besar.
Dalam acara Rakornas Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia 2025, Diaz mengungkapkan, pendanaan iklim per tahun dapat mencapai Rp 470 triliun. Kendati demikian, anggaran yang dikucurkan APBN untuk mengatasi masalah iklim hanya sebesar Rp 76 triliun per tahun.
"Yang dibutuhkan untuk 10 tahun ke depan itu sekitar Rp 4.700 triliun atau 470 triliun per tahun. Namun, yang APBN mampu support hanya sekitar Rp 76 triliun. Artinya di sini kita butuh kolaborasi dengan pihak swasta untuk menutupi gap yang ada dari climate funding ini," ucapnya di The Langham Hotel, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Ia menjelaskan, koloborasi dengan para pelaku usaha sangat penting untuk sejumlah proyek yang akan dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim, di antaranya menjalankan proyek penanganan sampah, seperti pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy (WTE) dengan menggunakan teknologi.
Diaz menyebutkan, terdapat 7 wilayah atau daerah Indonesia yang telah ditunjuk untuk merealisasikan proyek pengolahan sampah tersebut, yakni Bali, Yogyakarta, Bogor Raya, Tangerang Raya, Kota Semarang, Bekasi Raya, dan Medan Raya.
"Dalam hal ini KLH perannya untuk memverifikasi dan memastikan bahwa misalnya daerah itu sudah sesuai dari ukurannya. Paling tidak 5 hektare, lalu kemampuan daerahnya bisa mensuplai sampah sebanyak 1.000 ton paling tidak per hari," terangnya.
Diaz menilai, dukungan dari Kadin Indonesia sangat penting untuk menjalankan proyek ini. Selain itu, ada program Refuse Derived Fuel (RDF), yakni pengolahan sampah yang dikeringkan yang memerlukan peran pelaku usaha.
"Jangan lupa bahwa penanganan sampah bukan hanya WTE. Walaupun itu adalah highlight kita, penanganan sampah bisa dengan skema yang lain, karena tidak mungkin juga semuanya akan di WTE. Sampahnya yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Jadi kita juga mendorong dengan solusi-solusi lain, seperti RDF," papar Diaz.