Serapan Anggaran Kementerian PKP Capai 75,5% hingga November 2025

JAKARTA, investortrust.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Didyk Choiroel mencatat realisasi serapan anggaran kementerian telah mencapai Rp 3,98 triliun atau 75,5% dari total APBN TA 2025 sebesar Rp 5,27 triliun per 13 November 2025.

Ia menargetkan, serapan anggaran Kementerian PKP dapat tembus 96% hingga akhir 2025.

“Kita sudah 75,5% (per 13 November 2025?) iya. (Target sampai akhir tahun?) 96% lah,” kata Didyk saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Baca Juga

Menteri PKP Tinjau Pembangunan Rumah Layak Huni Astra di Banyumas

Ia menambahkan, penyelesaian serapan anggaran tersebut akan difokuskan pada beberapa pos utama hingga akhir tahun ini.  “Jadi kita selesaikan semua untuk pembayaran gaji pegawai kementerian, terus pembayaran-pembayaran untuk pembangunan rumah susun dan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya),” tandas Didyk.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan, serapan APBN TA 2025 mencapai Rp 3,486 triliun atau 73,92% dari total pagu sebesar Rp 5,274 triliun hingga 31 Oktober 2025. 
 

Menurut Ara, program perumahan nasional tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin agar program perumahan menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kawasan yang inklusif, produktif, serta berkelanjutan,” katanya beberapa waktu lalu.
 

Sementara itu, Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel menyampaikan, dari seluruh balai pelaksana, BP3KP Jawa III, yang meliputi Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, mencatat capaian tertinggi dengan realisasi keuangan 90,15%. 
 

Baca Juga

Menteri PKP Tinjau Pembangunan Rumah Layak Huni Astra di Banyumas

“Wilayah ini telah membangun tiga tower rumah susun (rusun) berkapasitas 131 unit, renovasi 7.639 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta pembangunan 2.471 unit rumah dari 5.034 unit yang direncanakan melalui kerja sama dengan program corporate social responsibility (CSR) perusahaan setempat,” jelas Didyk.
 

Adapun, penyaluran FLPP di wilayah ini mencapai 17.902 unit rumah senilai Rp 2,13 triliun, melibatkan 14 bank dan 678 pengembang dari 14 asosiasi, dengan Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) sebagai asosiasi terbesar.