Menteri Ara Sebut Serapan Anggaran Kementerian PKP Tembus 73,92% per Akhir Oktober 2025

 

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan, serapan APBN TA 2025 mencapai Rp 3,486 triliun atau 73,92% dari total pagu sebesar Rp 5,274 triliun hingga 31 Oktober 2025. 

 

Menurut Ara, program perumahan nasional tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

“Kami ingin agar program perumahan menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kawasan yang inklusif, produktif, serta berkelanjutan,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (31/10/2025).

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP Didyk Choiroel menyampaikan, dari seluruh balai pelaksana, BP3KP Jawa III — yang meliputi Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta — mencatat capaian tertinggi dengan realisasi keuangan 90,15%. 

 

“Wilayah ini telah membangun tiga tower rumah susun (rusun) berkapasitas 131 unit, renovasi 7.639 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta pembangunan 2.471 unit rumah dari 5.034 unit yang direncanakan melalui kerja sama dengan program corporate social responsibility (CSR) perusahaan setempat,” jelas Didyk.

 

Adapun, penyaluran FLPP di wilayah ini mencapai 17.902 unit rumah senilai Rp 2,13 triliun, melibatkan 14 bank dan 678 pengembang dari 14 asosiasi, dengan Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) sebagai asosiasi terbesar.

 

Baca Juga

Maruarar Sirait: Bunga Rumah Subsidi Tidak Naik, Bukti Negara Hadir untuk Rakyat

 

Posisi kedua, lanjut Didyk, ditempati BP3KP Jawa IV (Provinsi Jawa Timur) dengan realisasi 88,10%, mencakup pembangunan 96 unit rumah susun (tiga tower), 4.165 unit BSPS, dan 1.137 unit rumah CSR dari 3.259 unit yang direncanakan. 

 

“Program FLPP di wilayah ini menyalurkan 13.560 unit rumah senilai Rp 1,6 triliun, didukung oleh berbagai mitra CSR seperti BAZNAS, Kwarda Pramuka, Buddha Tzu Chi, Lippo Group, dan Ciputra,” terangnya.

 

Sementara itu, BP3KP Sumatera II (Provinsi Sumatera Utara) mencatat realisasi 87,14%, dengan capaian pembangunan 16 unit rumah susun (satu tower), 1.992 unit BSPS, dan 150 unit rumah CSR dari 199 unit yang direncanakan. “Program FLPP di wilayah ini menyalurkan 8.734 unit rumah senilai Rp 1,03 triliun,” tambah Didyk.

 

Didyk melanjutkan, BP3KP Sumatera I (Provinsi Aceh) mencatat realisasi 84,14%, meliputi pembangunan 64 unit rumah susun (dua tower), 2.602 unit BSPS, serta 52 unit rumah CSR dari 119 unit yang direncanakan. Program FLPP di wilayah ini menyalurkan 1.572 unit rumah senilai Rp 184,8 miliar.

 

Lebih jauh, Didyk menyebut BP3KP Jawa II (Provinsi Jawa Barat) berada di posisi kelima dengan realisasi 80,37%. Wilayah ini memiliki cakupan program terluas, antara lain pembangunan 21 unit rumah susun (satu tower), 6.374 unit BSPS, enam lokasi PSU dengan 444 unit, serta penanganan kawasan kumuh seluas 29,03 hektare. 

 

“FLPP di wilayah ini mencatat penyaluran tertinggi nasional dengan 48.192 unit rumah senilai Rp 6,03 triliun,” pungkas Didyk.