⁠Hilirisasi Mineral Kritis Jadi Kunci Indonesia Perkuat Posisi Global

JAKARTA, Investortrust.id – Indonesia berpeluang besar menjadi pemain utama dalam rantai pasok mineral kritis global di tengah meningkatnya permintaan nikel, kobalt, dan logam tanah jarang (mineral kritis) yang menopang industri teknologi dan energi bersih dunia. Namun, para ahli menilai, agar potensi ini benar-benar menjadi kemakmuran nasional, Indonesia tak cukup hanya menambang, melainkan harus memperkuat kapasitas pengolahan dan pemurnian mineralnya.

Kepala Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA) Fatih Birol menegaskan, peran mineral kritis jauh melampaui sektor energi terbarukan. Menurutnya, logam seperti nikel, kobalt, tembaga, dan tanah jarang kini menjadi tulang punggung manufaktur modern, mulai kendaraan listrik (electrical vehicle/EV), panel surya, dan turbin angin hingga industri pertahanan dan pembuatan cip semikonduktor.

“Beberapa orang meyakini mineral kritis hanya digunakan untuk teknologi energi, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Mineral ini juga digunakan dalam industri manufaktur, pembuatan cip, pertahanan, drone, dan berbagai sektor lainnya,” ujar Birol dalam Singapore International Energy Week (SIEW) dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

Birol menyoroti dominasi satu negara di Asia dalam pengolahan global mineral kritis yang membuat banyak negara penghasil bahan mentah berada di posisi pasif dalam rantai nilai global. “Negara-negara yang memiliki nikel, logam tanah jarang, kobalt, atau mineral kritis lainnya sebaiknya tidak hanya menambangnya, tetapi yang lebih penting adalah mengolah dan memurnikannya,” tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan Senior Energy Economist di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Han Phoumin. Ia menilai Indonesia tengah berada di pusat transformasi industri global karena kekayaan sumber daya mineralnya yang melimpah.

Baca Juga

Ekspor Mineral Kritis ke AS? Bahlil Sebut Masih Tahap 'Omon-omon', Lobi-lobi

Menurut U.S. Geological Survey, Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 55 juta ton atau 42% dari total cadangan dunia, menjadikannya produsen terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga termasuk dalam 10 besar produsen tembaga dan bauksit global. “Mineral kritis kini menjadi ‘minyak baru’ dalam geopolitik abad ke-21. Indonesia memiliki posisi strategis untuk mengubah kekayaan sumber daya menjadi kemakmuran berkelanjutan,” ujar Phoumin.

Ia menambahkan, kebijakan hilirisasi yang diterapkan pemerintah Indonesia merupakan langkah tepat untuk keluar dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Sejak 2019, Indonesia melarang ekspor bijih mineral dan mendorong pembangunan lebih dari 30 smelter, dengan total investasi asing langsung (FDI) mencapai US$ 30 miliar (sekitar Rp 480 triliun) selama 2019–2023.

Kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay menjadi contoh nyata keberhasilan strategi hilirisasi tersebut, membentuk ekosistem manufaktur baterai dari hulu ke hilir—mulai dari tambang nikel hingga perakitan kendaraan listrik.

MIND ID Jadi Ujung Tombak Hilirisasi

Sebagai holding pertambangan nasional, MIND ID memainkan peran sentral dalam mewujudkan visi hilirisasi pemerintah. Melalui anggota holding, seperti PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam, MIND ID mengembangkan proyek-proyek pengolahan mineral strategis yang terintegrasi dari bijih hingga komponen baterai canggih.

Vale saat ini mempercepat tiga proyek besar Indonesia Growth Project (IGP), sementara Antam membangun ekosistem baterai kendaraan listrik (EV battery) nasional. Antam mengoperasikan lima proyek di Halmahera Timur (Haltim) untuk pemurnian nikel serta satu proyek hilir di Karawang, Jawa Barat, yang akan memproduksi material katoda untuk baterai.

Langkah terintegrasi ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga pernyataan geopolitik, yakni Indonesia kini bertransisi dari pemasok komoditas mentah menjadi penentu standar harga dan rantai pasok energi bersih dunia.

Baca Juga

Kurangi Ketergantungan Mineral Kritis dari China, AS Jalin Kerja Sama dengan Australia

Meski potensinya besar, Phoumin mengingatkan bahwa kelimpahan sumber daya tidak menjamin kemakmuran tanpa tata kelola yang kuat. Ia menggarisbawahi tiga prioritas utama: transparansi, keberlanjutan, dan diversifikasi.

Pertama, transparansi. Pasar mineral global sangat rentan terhadap asimetri informasi dan fluktuasi harga. Indonesia, katanya, perlu mendorong pendirian Critical Minerals Data Hub di bawah payung WTO atau G20 untuk memantau produksi, perdagangan, dan stok global secara real time.

Kedua, keberlanjutan. Phoumin menilai industrialisasi cepat berbasis hilirisasi menghadirkan tantangan ESG (environmental, social, governance), seperti deforestasi dan penggunaan batu bara di smelter. Ia menyarankan agar Indonesia mengacu pada standar OECD serta mengembangkan sertifikasi ESG nasional guna memperkuat kepercayaan investor dan membuka akses ke pembiayaan hijau dari lembaga seperti EXIM Bank AS dan DFC.

Ketiga, diversifikasi. Dengan adanya kebijakan, seperti Inflation Reduction Act di AS dan Minerals Security Partnership, Indonesia berkesempatan memperluas kolaborasi strategis di luar FTA (Free Trade Agreement) tradisional. “Compact sektoral antara AS dan Indonesia dapat memperkuat ketahanan rantai pasok dan menarik lebih banyak investasi,” ujarnya.