Hilirisasi Berkelanjutan Mineral Kritis, Kunci Transformasi Ekonomi Indonesia  

JAKARTA, investortrust.id – Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Nurul Ichwan menegaskan, hilirisasi mineral kritis yang berkelanjutan merupakan kunciIndonesia mempercepat transformasi dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Ichwan menekankan bahwa pengembangan industri hilir harus selaras dengan regulasi internasional, termasuk EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) serta kebijakan uji tuntas lingkungan dan HAM (environmental and human-rights due diligence) agar industri nasional mampu bersaing di pasar global.

Hal itu disampaikan Nurul Ichwan saat mengisi sesi diskusi panel dalam rangkaian “Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025” di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Baca Juga

ITDP Ungkap Manfaat Ekonomi dari Elektrifikasi Bus di Kota-Kota Besar 

“Pemerintah menargetkan investasi lebih dari Rp 3.800 triliun dalam lima tahun ke depan untuk pengembangan industri hilir dari 15 komoditas prioritas, termasuk nikel, tembaga, bauksit, dan baja,” ujar dia.

Diskusi panel yang dipandu Ashwin Balasubramanian dari McKinsey & Company itu juga  menghadirkan  Global Head of Sustainability International Chamber of Commerce Raelene Martin, CEO PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Direktur Infrastruktur dan Operasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Utomo Nugroho, serta Managing Director Asia SEDEX Walter Lin.

Sesi panel bertajuk Enhancing Downstreaming: Sustainable Investment in Critical Minerals Industries ini menjadi salah satu diskusi utama yang menyoroti peran strategis Indonesia dalam memperkuat hilirisasi mineral kritis untuk mendukung transisi energi global yang berkelanjutan.

Menurut Nurul Ichwan, hilirisasi bukan hanya soal industrialisasi, tetapi tentang menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan, mendukung transisi energi, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Dia menambahkan, mineral kritis kini menjadi aset strategis dalam diplomasi ekonomi internasional. Kebijakan nasional harus mampu menjembatani kepentingan negara kaya sumber daya dengan negara pemilik teknologi dan modal.

Baca Juga

Kendaraan Listrik Jadi Solusi Hemat Subsidi Energi dan Pencipta Lapangan Kerja

“Pemerintah juga mendorong agar proses hilirisasi berjalan seiring dengan penerapan prinsip good mining practices dan pemanfaatan energi bersih untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,” tutur dia.

Konsistensi Kebijakan

Diskusi panel tersebut mengulas dinamika dan peluang besar Indonesia dalam memperluas kapasitas industri hilir mineral kritis, seperti nikel, tembaga, bauksit, dan logam tanah jarang, yang menjadi fondasi bagi pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan energi baru terbarukan.

Para pembicara menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan di tengah pergeseran global pada teknologi baterai listrik berbasis lithium iron phosphate (LFP) yang berpotensi memengaruhi daya saing nikel.

Di sisi lain, inisiatif kerja sama strategis antara Freeport Indonesia dan Antam untuk memasok emas domestik sebanyak 30–50 ton per tahun menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketersediaan pasokan dan nilai ekonomi di dalam negeri.

Juga

RI Dorong Investasi Hijau dan Kolaborasi Global untuk Hilirisasi

Panel ini juga menyoroti pentingnya interoperabilitas data dan keterlacakan rantai pasok global yang diusung oleh International Chamber of Commerce (ICC) untuk menciptakan transparansi, meningkatkan kepercayaan, dan menarik investasi berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Infrastruktur dan Operasi Krakatau Steel, Utomo Nugroho menegaskan kontribusi besar sektor baja terhadap perekonomian nasional, di mana setiap satu dolar investasi mampu menghasilkan nilai tambah hingga 2,5 kali lipat pada rantai pasok dan 13 kali lipat di sektor terkait. Investasi di sektor baja juga membuka lapangan kerja yang luas dengan tetap memperhatikan peta jalan (roadmap) lingkungan.

Melalui hilirisasi mineral yang berorientasi hijau, pemerintah menargetkan terciptanya pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif sebesar 8%, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai pusat investasi berkelanjutan di kawasan dan dunia.

Menurut para panelis, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra global diharapkan mampu memperkuat nilai tambah sumber daya mineral Indonesia, memastikan tata kelola yang bertanggung jawab, serta menjadikan Indonesia sebagai poros utama ekonomi hijau di era transisi energi global.