Menteri Ferry Sebut Koperasi Merah Putih Jadi Solusi Perbaikan Basis Data dan Ekonomi Pedesaan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyoroti persoalan mendasar dalam pembangunan desa, yakni ketiadaan basis data yang akurat dan terintegrasi. Kondisi ini dinilai menghambat pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih.
“Kami menemukan problem besar, yaitu ketiadaan basis data di pedesaan. Bukan hanya data potensi desa, tapi juga data kebutuhan, aset desa, dan batas wilayah,” ungkap Ferry dalam pertemuan pimpinan media massa di Jakarta, dikutip Sabtu (25/10/2025).
Menurutnya, setelah 80 tahun Kemerdekaan Indonesia, masih banyak desa yang belum memiliki akses listrik maupun internet, serta tidak memiliki data presisi untuk perencanaan pembangunan. “Kita ternyata tidak memiliki basis data yang akurat dan presisi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan ataupun kebijakan,” ujar Ferry.
Baca Juga
Menteri Ferry: 82.000 Koperasi Merah Putih Dapat Kucuran Pinjaman hingga Rp 240 Triliun
Ihwal itu, lanjut Ferry, pembangunan 82.000 Koperasi Desa Merah Putih juga bertujuan untuk memperkuat sistem pendataan di tingkat lokal. Melalui koperasi, diharapkan setiap desa memiliki sistem administrasi dan informasi yang lebih baik terkait potensi ekonomi, aset, serta kebutuhan masyarakat.
“82.000 koperasi desa itu memiliki dua makna. Kami seperti bikin PT sebanyak 82.000 di 82.000 desa yang terlupakan. Jadi koperasi ini juga akan menjadi pusat data dan kegiatan ekonomi di tingkat desa,” terangnya.
Baca Juga
Ia menambahkan, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan dan pengawasan basis data tersebut, termasuk Kejaksaan Agung melalui aplikasi “Jaga Desa” serta perguruan tinggi untuk membantu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di seluruh desa tersebut.
“Dalam aplikasi Jaga Desa nanti akan ada fitur baru soal koperasi desa, untuk melakukan mitigasi dan pengawasan. Kami juga bekerja sama dengan perguruan tinggi karena di desa hanya sekitar 5% masyarakatnya yang bisa mencatat data dengan baik,” papar Ferry.
Langkah ini, kata Ferry, merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun fondasi ekonomi desa yang berbasis data, sehingga kebijakan dan program dapat disusun lebih tepat dan berkelanjutan.