Kopdes Merah Putih Siap Dongkrak Ekonomi Pedesaan dan Swasembada Pangan
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka babak baru pembangunan desa di Indonesia. Setelah fokus pada infrastruktur dasar lewat dana desa pada periode sebelumnya, kini pemerintah mengarahkan kebijakan untuk menggerakkan roda ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Langkah ini menandai transformasi besar dari pembangunan fisik menuju kemandirian ekonomi desa. Pemerintah menargetkan setiap desa memiliki koperasi ini agar bisa mengelola sumber daya lokal, memperkuat produksi pangan, serta menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.
Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Samsul Widodo, menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang sebagai kelembagaan ekonomi terpadu di setiap desa dan kelurahan.
Baca Juga
Operasionalisasi 80.000 Koperasi Desa Merah Putih Ditargetkan Tuntas Pada Maret 2026
“Kopdes Merah Putih menjadi mesin penggerak aktivitas ekonomi di level desa. Ini bukan sekadar koperasi simpan pinjam, tetapi wadah ekonomi produktif lintas sektor,” ujar Samsul dalam dialog bertema ‘Potret Swasembada Pangan Pedesaan dan Target Desa Mandiri’ seperti dikutip Selasa (28/10/2025).
Pemerintah berupaya menyatukan berbagai lembaga ekonomi desa yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok tani, kelompok sadar wisata, hingga koperasi perikanan dan pertambangan kecil, di bawah satu payung Kopdes Merah Putih.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kementerian dan lembaga kini diarahkan untuk menggunakan kelembagaan yang sama. “Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan Kopdes Merah Putih, Kementerian Desa juga, bahkan Kementerian Pariwisata untuk pengelolaan desa wisata,” ujar Samsul.
Yang menarik, pemerintah memberi Kopdes Merah Putih kewenangan mengelola tambang hingga 2.500 hektare. Kebijakan ini mencerminkan kepercayaan besar pemerintah terhadap kapasitas kelembagaan ekonomi desa untuk mengelola potensi sumber daya alam secara berkelanjutan.
Membangun Pasar dan Regenerasi Petani
Samsul menegaskan, Kopdes Merah Putih bukan koperasi konvensional, melainkan sistem ekonomi desa yang menyeluruh. Koperasi ini berperan sebagai off-taker (penampung hasil produksi pertanian), mendorong hilirisasi produk lokal, dan mengelola gudang pangan desa.
Ia menilai, kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menciptakan permintaan baru terhadap produk pertanian desa. Dengan 70% penerima manfaat MBG berada di wilayah pedesaan, program ini menjadi pasar domestik potensial bagi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan desa.
Baca Juga
“Program MBG menciptakan pasar baru senilai ratusan triliun rupiah per tahun. Dengan adanya pasar yang jelas, petani muda akan kembali tertarik bertani. Ini juga membuka peluang regenerasi petani,” kata Samsul.
Selain pasar, dukungan pendanaan juga diperkuat melalui dana desa. Sejak 2015, total transfer dana desa mencapai lebih dari Rp 680 triliun, dengan sekitar Rp 14 triliun per tahun dialokasikan khusus untuk ketahanan pangan. “Dana desa menjadi revolusi besar dalam pembangunan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah desa, dari dan untuk masyarakat desa,” ujarnya.
Kemendes menargetkan 115.000 desa mandiri pada 2026 melalui program “Bangun Desa, Bangun Indonesia” yang mencakup 12 aksi prioritas, mulai infrastruktur dasar hingga penguatan akses internet dan listrik pedesaan.
Samsul menekankan pentingnya kerja lintas kementerian agar pembangunan desa tidak terfragmentasi. Ia menyebut Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kini turut memperluas layanan di desa, dari irigasi, listrik, hingga konektivitas digital. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Jalan, irigasi, listrik, dan internet di desa harus dikerjakan bersama. Prinsipnya gotong royong antar kementerian untuk kesejahteraan desa,” tutur Samsul.
Kopdes Merah Putih juga menjadi jembatan antara petani dan pasar modern lewat model kerja sama seperti kontrak farming. Skema ini memberi kepastian harga dan pasar bagi petani, sekaligus memperkuat rantai pasok nasional.
Baca Juga
Menteri Ferry Sebut Koperasi Merah Putih Jadi Solusi Perbaikan Basis Data dan Ekonomi Pedesaan
Bagi Samsul, desa adalah masa depan pangan dan energi Indonesia. Pembangunan ekonomi desa bukan hanya soal mengurangi kemiskinan, tetapi juga menata ulang struktur ekonomi nasional agar lebih inklusif. “Masa depan pangan dan energi kita ada di desa. Karena itu, kita harus membangun ekosistem yang membuat masyarakat nyaman tinggal dan bekerja di desa, tapi dengan penghasilan setara kota,” ujarnya.
Melalui Kopdes Merah Putih, integrasi dana desa, dan sinergi lintas kementerian, pemerintah optimistis dapat mempercepat terwujudnya desa mandiri dan swasembada pangan. Desa bukan lagi penerima bantuan, tetapi pelaku utama pembangunan nasional.