KKP Ajukan Rp26 T ke Danantara untuk Revitalisasi Tambak Pantura 20 Ribu Hektare
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan anggaran sebesar Rp26 triliun kepada Danantara untuk mendukung fase pertama program revitalisasi tambak di Pantura Jawa seluas 20 ribu hektare. Proyek ini ditujukan untuk pengembangan kawasan budi daya perikanan nila salin.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu (Tebe), menyampaikan bahwa pengajuan anggaran telah disampaikan secara resmi melalui surat kepada Danantara, dengan tembusan kepada Presiden, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta kementerian teknis terkait.
“Pak Menteri (Sakti Wahyu Trenggono) sudah bersurat ke Danantara. Total yang kami usulkan kurang lebih sekitar Rp26 triliun untuk fase pertama,” ujar Tebe dalam Outlook Tilapia 2025 di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Menurut KKP, langkah ini menjadi upaya konkret pemerintah dalam memastikan kawasan budi daya tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan benar-benar terealisasi dan bermanfaat bagi pembudidaya.
Selain Danantara, KKP juga tengah mengevaluasi kemungkinan dukungan BUMN dalam proyek ini, meski keputusan akhir menunggu arahan lebih lanjut. Program budi daya skala besar ini menuntut kesiapan penuh dari semua pihak.
Baca Juga
AHY Buka Peluang Investor Asing Danai Proyek 'Giant Sea Wall' Pantura Jawa
Fase pertama revitalisasi ditargetkan mencakup 20.413 hektare dari total rencana 78.550 hektare. KKP memperkirakan tahap awal ini dapat menyerap sekitar 40 ribu tenaga kerja langsung, belum termasuk potensi lapangan kerja dari rantai pasok hulu hingga hilir.
“Kalau 20 ribu hektare dikelola dua orang per hektare, sudah 40 ribu tenaga kerja. Belum lagi yang bekerja di sektor pembenihan, pakan, hingga proses pengolahan,” kata Tebe.
Pemerintah menegaskan proyek ini akan dijalankan secara serius untuk memberi manfaat luas, mulai dari pemberdayaan pembudidaya, penyediaan pakan, hingga hilirisasi produk perikanan. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi perikanan secara berkelanjutan di berbagai daerah.
“Siapa pun yang terlibat, baik BUMN maupun pihak lain, harus betul-betul siap untuk melancarkan proyek besar ini,” tegas Tebe dikutip Antara.