Impor Migas dari AS Rp 240 Triliun Perlu Integrasi Hulu-Hilir untuk Efisiensi
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Indonesia dinilai perlu menyiapkan strategi integrasi industri minyak dan gas (migas) dari hulu hingga hilir dalam menghadapi rencana impor energi senilai sekitar Rp 240 triliun dari Amerika Serikat (AS).
Ekonom dari LBP Enterprises Lucky Bayu Purnomo mengatakan, langkah ini penting agar rantai pasok energi nasional tetap efisien dan terkendali. Menurutnya, tanpa integrasi, impor besar-besaran justru bisa memperlebar risiko fiskal dan mengganggu ketahanan energi.
"Langkah-langkah taktis dalam pengelolaan migas ini adalah mengelola atau mengintegrasikan upstream dengan downstream. Jadi harus ada integrasi upstream sama downstream, karena kan ini bicara supply chain," kata Lucky di Jakarta, Kamis (21/8/2025) dikutip Antara.
Baca Juga
Harga Minyak Melonjak, Pasar Cermati Arah Diplomasi Pertemuan Trump–Zelenskyy
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen mengimpor energi dari Negeri Paman Sam dengan nilai mencapai US$ 15 miliar atau sekitar Rp 240 triliun. Komitmen itu disebut sebagai bagian dari negosiasi dagang antara kedua negara.
Lucky menekankan bahwa strategi impor harus selaras dengan kewajiban pemenuhan pasar domestik atau domestic market obligation (DMO). Hal ini penting agar produksi nasional tetap dikelola secara optimal dan tidak seluruhnya bergantung pada pasokan luar negeri.
"Artinya, negara ini kan resource based. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah bagaimana inventory atau persediaan itu mampu dikelola dengan baik," ujarnya.
Menurutnya, kombinasi impor, pengelolaan DMO, serta integrasi hulu-hilir akan menjadi penentu keberhasilan Indonesia menjaga ketahanan energi sekaligus melindungi stabilitas fiskal.
Pemerintah pastikan impor berjalan
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung pada Jumat (22/8/2025) memastikan bahwa rencana impor bahan bakar minyak (BBM) dari AS tetap berjalan sesuai kesepakatan.
Yuliot menjelaskan pembelian mencakup tiga jenis energi, yakni minyak mentah (crude), liquefied petroleum gas (LPG), dan produk BBM. Ia menambahkan bahwa komitmen ini akan melengkapi pasokan domestik sekaligus menjaga ketersediaan energi di tengah pertumbuhan konsumsi dalam negeri.
Baca Juga
Ungkap Hasil Uji Petik di Bengkulu, Ombudsman Sebut LPG 3 Kg Aman dan Sesuai HET
Terkait dampak fiskal, pemerintah menyiapkan anggaran untuk ketahanan energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp 402,4 triliun. Dana tersebut dibagi untuk subsidi BBM, LPG, dan listrik.
Menurut Yuliot, alokasi terbesar tetap diberikan untuk subsidi energi. Namun, detail pembagian antar komponen masih dalam pembahasan di tingkat pemerintah dan DPR.