30.000 Sumur Minyak Rakyat Bisa Hemat Impor 100.000 Barel Per Hari

JAKARTA, investortrust.id - Anggota Komisi XII DPR sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Golkar Mukhtarudin menegaskan bahwa pengelolaan 30.000 sumur minyak rakyat melalui UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus menjadi prioritas strategis. 

Menurut dia, skema ini dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Optimalisasi sumur rakyat adalah langkah konkret mengurangi ketergantungan impor minyak mentah yang saat ini masih di kisaran 600.000-700.000 barrel oil per day (BOPD). Jika skema ini berjalan, Indonesia bisa menghemat devisa sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” kata Mukhtarudin, Rabu (30/7/2025).

Saat ini ada sekitar 30.000 sumur minyak rakyat yang tersebar di Sumatra Selatan, Jambi, Jawa Tengah, dan beberapa wilayah lain.

Baca Juga

Harga Minyak Melemah karena Trump Kasih Tenggat 50 Hari ke Rusia

Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menunjukkan bahwa potensi tambahan lifting dari pengelolaan sumur-sumur tersebut bisa mencapai 90.000–100.000 BOPD.

Mukhtarudin menillai, tambahan ini sangat krusial mengingat realisasi lifting minyak Indonesia pada Juni-Juli 2025 sudah mencapai 602.000 BOPD, sedikit di bawah target APBN sebesar 605.000 BOPD.

Mukhtarudin menjelaskan, pemberdayaan UMKM dan koperasi akan menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah. Berdasarkan kajian awal, setiap 1.000 sumur yang dioperasikan oleh UMKM dan BUMD berpotensi menciptakan 1.500–2.000 lapangan kerja langsung serta memacu industri pendukung, seperti jasa perawatan sumur, transportasi, dan keuangan mikro.

Langkah ini juga selaras dengan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. "Aturan ini mengatur kerja sama pengelolaan sumur tua antara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan pengelola lokal, seperti koperasi atau BUMD," kata dia.

Produksi sumur rakyat nantinya akan dibeli KKKS dengan harga 70%–80% dari Indonesian Crude Price (ICP) dan tercatat sebagai bagian dari produksi resmi KKKS. Lebih lanjut, Mukhtarudin menegaskan, peran DPR dalam mengawal program ini agar berjalan transparan dan akuntabel. 

Baca Juga

Produksi Minyak Semester I Belum Sentuh Target, tetapi SKK Migas Punya Senjata Andalan Ini

“Komisi XII DPR akan memastikan tata kelola program ini berjalan baik, perizinan dipermudah, akses pembiayaan dijamin, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Energi harus menjadi motor ekonomi rakyat, bukan hanya korporasi besar,” tegas Mukhtarudin. 

Mukhtarudin mengingatkan pentingnya prinsip keberlanjutan. “Program ini harus mengadopsi teknologi tepat guna agar pengelolaan sumur rakyat tidak menimbulkan dampak lingkungan. Dengan tata kelola yang benar, kita bisa wujudkan ketahanan energi sekaligus pemerataan ekonomi," pungkasnya.