Kena Tarif Impor Trump 19%, Kadin Ungkap Perdagangan RI-AS Bisa Tembus US$ 80 Miliar

 

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan, kesepakatan dagang baru terkait tarif impor dari AS tersebut bisa meningkatkan nilai perdagangan Indonesia dengan AS.

 

"Pertama, selamat kepada pemerintah. Intinya Pak Presiden Prabowo, Pak Menko Airlangga sebagai pimpinan negosiasi. Karena menurut saya, apa yang telah disepakati itu bagus untuk Indonesia. Memang banyak yang menanyakan, kenapa 19%? Tidak lebih rendah lagi. Tapi itu seharusnya relatif daripada keadaan Indonesia pada saat ini," ujar Anindya saat berada di Paris, Prancis, Rabu (16/7/2025).

 

 

 

 

 

 

Anindya menjelaskan, kesepakatan yang diperoleh Indonesia ini lebih bagus jika dibandingkan dengan Meksiko yang dikenai tarif sebesar 35% dan China sebesar 30%. Kesepakatan yang diperoleh Indonesia ini juga lebih rendah dari Vietnam.

 

"Banyak yang mengatakan,  kita di atas Inggris yang 10%. Tapi Inggris, ingat, dia perdagangannya bukan surplus seperti kita. Defisit. Dan kita juga lebih besar, "diskonnya", atau jumlahnya 19% lebih rendah daripada Vietnam," ungkap Anindya.

 

Lebih lanjut, Anindya menyebut, dengan adanya kesepakatan ini, akan mendatangkan sejumlah manfaat bagi Indonesia. Salah satunya nilai perdagangan Indonesia dan AS bisa mencapai US$ 80 miliar dalam lima tahun ke depan, dari semula yang mencapai US$ 40 miliar. 

 

 

 

 

 

 

Baca Juga

Kadin Ajak Perusahaan dan Pemerintah Prancis Bermitra Bangun Perkotaan Inklusif di Indonesia

 

Menurut Anindya,  kesepakatan dagang  memang akan mendorong Indonesia  mengimpor lebih banyak komoditas dari AS, seperti minyak dan gas (migas), gandum, kapas, hingga gula. Meski begitu, ekspor produk Indonesia ke AS juga berpotensi meningkat dengan tarif impor yang lebih rendah dibandingkan negara kompetitor. 

 

“Artinya  kita bisa mengirim lebih banyak lagi.  Tentunya tekstil, garmen, lalu juga alas kaki, lalu sampai kepada elektronik. Nah, ini menurut saya US$ 40 miliar dalam waktu lima tahun bisa naik US$ 80 miliar,” kata Anindya.

 

Lebih lanjut, Anindya menyebut, dalam melakukan perdagangan atau bernegosiasi, setiap negara yang terlibat juga harus memikirkan keuntungan yang diperoleh.

 

“Untungnya buat kita, kalau tadi kita biasanya dagangnya hanya US$ 40 miliar, kita bisa menjadi US$ 40 miliar dolar. Memang balance, tidak surplus, tapi jumlah kiriman kita akan nambah," ucap Anindya. 

 

Sejalan dengan hal tersebut, Anindya mengaku bahwa dunia usaha sebenarnya juga masih mempertanyakan rencana ke depan dengan adanya tarif impor 19% dari AS. Termasuk perihal kapasitas,  hingga peluang lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, setelah tiba di Indonesia nantinya, Kadin akan segera duduk bersama dengan para anggota untuk merumuskan langkah selanjutnya.

 

 

 

 

 

Di sisi lain, Anindya membeberka bahwa Kadin juga akan merumuskan arah industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam memanfaatkan peluang tarif impor AS terhadap Indonesia.

 

“TPT ini kita mau main di mana? Mau main di upstream, seperti tekstil, atau mau mainnya di garmen,” tutur Anindya.

 

Sekadar informasi, di tengah ketidakpastian selama masa negosiasi dengan AS, pemerintah Indonesia juga gencar membuka pasar di Uni Eropa melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU-CEPA) yang ditargetkan bakal ditandatangani pada September 2025 mendatang.

 

“Menurut saya, Uni Eropa dan Amerika itu mesti manfaatkan. Untuk informasi, data yang saya dapat bahwa untuk pasar Uni Eropa, di dunia itu dia mengimpor US$ 7 triliun setiap tahunnya. Ini dua kali lipat daripada Amerika,” beber Anindya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan Kadin, jika perdagangan dengan AS bisa memperoleh nilai hingga US$ 80 miliar dalam lima tahun, dari sebelumnya hanya US$ 40 miliar, maka perdagangan Indonesia—Uni Eropa dapat meningkat menjadi US$ 60 miliar dari semula US$ 30 miliar.

 

"Terutama teman-teman kelapa sawit, rubber (karet), itu bisa banyak sekali. Jadi kita balik ke Indonesia, kita mau mencari tiga angka. Satu, berapa banyak investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas. Yang kedua, berapa banyak kita bisa meningkatkan perdagangan. Dan yang ketiga, berapa banyak lapangan kerja yang bisa diciptakan," pungkas Anindya.