Pemerintah Siap Gelontorkan Kuota 500.000 Rumah Subsidi dan Renovasi 2 Juta Rumah pada 2026
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana menambahkan kuota rumah subsidi melalui Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebanyak 500.000 unit dan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau renovasi rumah sebanyak 2 juta unit pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026.
Hal ini disampaikan seusai penandatanganan nota kesepahaman alokasi 15.000 rumah subsidi kepada Provinsi Sumatera Utara, Selasa (1/7/2025) malam.
"Kemarin sudah saya laporkan dalam rapat kabinet, saya sampaikan juga usulan dari kementerian kami untuk melakukan (alokasi) rumah subsidi tahun 2026 adalah 500.000 (unit)," kata Ara dikutip dari kanal YouTube resmi Kementerian PKP pada Rabu (2/7/2025).
Kemudian kata Ara, Kementerian PKP juga sudah sampaikan secara terbuka renovasi rumah karena yang belum layak huni ada 26 juta lebih. "Tahun depan kami usulkan (renovasi) 2 juta rumah," sambungnya.
Baca Juga
Sumut Dapat Jatah 15.000 Rumah Subsidi, ASN hingga Tukang Bakso Bisa Manfaatkan KPR FLPP
Namun, Ara tak menampik hal ini masih usulan dan harus disepakati seluruh stakehokder pada nota keuangan APBN 2026 mendatang.
"Jadi, kita akan lakukan lompatan yang signifikan kalau itu semua disetujui oleh DPR dan pemerintah," kata dia.
Sementara Menteri Maruarar Sirait (Ara) mengalokasikan kuota KPR FLPP untuk 15.000 unit rumah subsidi bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), seperti tukang bakso di Sumatera Utara (Sumut).
"Hari ini (1 Juli 2025), saya menerima kunjungan Gubernur Sumut serta sejumlah bupati dan wali kota dari Provinsi Sumut untuk menyukseskan program rumah subsidi untuk MBR dan ASN di Sumut. Saya mengalokasikan kuota KPR FLPP untuk 15.000 unit rumah subsidi di Provinsi Sumut," kata Ara, dalam keterangannya, dikutip Rabu (2/7/2025).
Baca Juga
Ia menyampaikan, pembangunan rumah subsidi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan, menyediakan hunian layak dan terjangkau, serta membuka lapangan kerja. Menurut Ara, pembangunan 15.000 unit rumah di Sumut akan melibatkan sedikitnya 75.000 tenaga kerja langsung.
Menteri PKP juga mendorong kepala daerah agar memiliki data terprinci terkait kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing. Ia menambahkan, penerima rumah subsidi pada tahun ini mencakup buruh, tenaga migran, tenaga kesehatan, wartawan, dan sopir. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menyalurkan kepada nelayan dan petani.
"Saya harap Gubernur Sumut nanti jangan hanya fokus pada rumah ASN, TNI/Polri, tetapi untuk masyarakat yang tidak punya gaji tetap, seperti tukang bakso, tukang becak, dan tukang rongsokan," tutur Ara.