Respons Penolakan PLTP di NTT, Bahlil: Energi Bersih akan Baik jika Semuanya Menerima

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi tanggapan soal penolakan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, pengembangan PLTP tak seharusnya dilakukan secara tergesa-gesa.

Dia menerangkan, dalam rencana pengembangan PLTP ini, langkah pertama yang dilakukan adalah sosialisasi kepada berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat. Namun, jika memang masyarakat setempat tidak menginginkan pembangunan PLTP di lingkungannya, pemerintah tidak akan memaksa.

Baca Juga

PLTP Ulumbu 5-6 Bakal Tambah Kapasitas Listrik 40 MW Energi Bersih di Flores

“Kita akan upayakan dengan baik. Rencana itu akan baik kalau semuanya bisa menerima. Kalau belum bisa menerima, jangan dahulu kita melakukan secara tergesa-gesa,” kata Bahlil seusai acara peresmian 55 proyek pembangkit listrik EBT, di Bondowoso, Jawa Timur, Kamis (26/6/2025).

Bahlil menyampaikan, pengembangan PLTP hanya akan dilakukan di wilayah yang masyarakatnya menginginkan pembangunan tersebut. Menurutnya, penting untuk memperhatikan suasana kebatinan masyarakat.

"Bagi daerah-daerah yang memang saudara-saudara kita sudah menginginkan, pemerintahnya ingin, ya itu dahulu yang kita prioritaskan. Jadi ini kan harus pelajaran psikologis. Suasana kebatinan harus semuanya baik," ucap dia.

Sebelum ini, Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan, penolakan masyarakat Indonesia terhadap pengembangan PLTP telah mendapatkan sorotan dari Eropa.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, Eropa heran dengan penolakan tersebut. Sebab, pengembangan PLTP di Eropa tidak mendapat penolakan dari masyarakat, mengingat kebutuhan transisi energi dan target net zero emission (NZE). 

“Nah, saya kasih tahu konteks di Indonesia ke teman-teman yang ada di Eropa itu. Konteksnya beda dengan di Eropa. Geotermal di sini itu jaraknya hanya 100 meter dari rumah penduduk,” kata Bhima, dikutip Senin (23/6/2025).

Baca Juga

Geotermal Indonesia Bisa Jadi Nomor 1 Dunia Salip AS! Syaratnya "Sedot" Subsidi BBM Dahulu

Bhima menerangkan, dengan jarak berdekatan permukiman penduduk, jika dilakukan eksplorasi pengeboran, bisa menyebabkan kerusakan rumah masyarakat.

“Kalau dieksplorasi dibor, sudah begitu dibor titiknya salah, enggak dapat panas bumi seperti yang diinginkan, tembok rumah itu goyang. Sudah tahu, masyarakat adat sebagian juga rumahnya bukan rumah permanen. Banyak yang masih semi-permanen,” jelas dia.

Menurut dia, hal-hal seperti ini yang tidak terjadi di Eropa. Sebab, lokasi eksplorasi geotermal jauh dari permukiman sehingga tidak mengganggu masyarakat. “Energi itu akan sangat spesifik tergantung dari lokasi, geolokasi, selain masalah-masalah keteknisan lainnya,” ungkap Bhima.

Baca Juga

Potensi Raksasa Geotermal Indonesia Terkurung 'Single Buyer', PLTP Sulit Tumbuh?

Sebelum ini, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menyebutkan, kantornya yang terletak di Cikini, Jakarta, pernah didemo oleh masyarakat yang menolak pengembangan PLTP.

Menurutnya, hal ini terjadi karena masyarakat belum mengetahui keunggulan pembangkit EBT. Padahal, pengembangan pembangkit geotermal sebetulnya sudah menuai kesuksesan di beberapa lokasi, seperti di Ulubelu, Kamojang, Lahendong, dan Patuha.

“Saya itu ditentang. Jadi ada juga yang acceptability-nya EBT ini belum masif. Ini saya meminta kepada para akademisi, kepada semua stakeholder, tolong siarkan ke semua tempat bahwa EBT itu menyelesaikan dan menumbuhkan perekonomian,” kata Eniya.