Respons Keluhan Bos Lippo, Gubernur Sulteng: “Bapak Bangun (Rumah Sakit), Izinnya Saya Antar ke Rumah”

JAKARTA, investortrust.id - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, merespons langsung keluhan CEO Lippo Group, James Riady, terkait peliknya proses perizinan pembangunan rumah sakit di daerah tersebut. Dalam dialog rutin Kadin Indonesia dengan sejumlah Kadin Daerah, Anwar secara tegas menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal penuh proses investasi, terutama di sektor kesehatan, yang dinilai krusial dan mendesak.

“Bapak tinggal bilang, kalau Bapak hari ini setuju bangun rumah sakit di Sulawesi Tengah, Bapak bangun, izinnya saya ngantar ke rumah Bapak. Bapak tidak perlu izin. Itu tugas saya, tugasnya Gubernur yang urus Pak,” janji Anwar kepada James Riady.

Pernyataan tersebut dilontarkan menyusul keluhan James soal ruwetnya birokrasi perizinan rumah sakit di berbagai daerah. Ia menilai sistem saat ini terlalu membebani pelaku usaha karena syarat izin baru bisa diproses setelah rumah sakit selesai dibangun, yang disebutnya sebagai “precedent condition”, bukan “condition subsequent” seperti yang berlaku umum di luar negeri.

Precedent condition  atau syarat awal  adalah suatu ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum suatu kewajiban atau hak dalam perjanjian menjadi berlaku.

Menanggapi itu, Anwar menjelaskan bahwa sejak menjabat Gubernur, ia sudah mereformasi sistem perizinan di wilayahnya agar lebih ramah investor. 

“Kami tidak mau investor habis energi hanya karena izin. Sekarang mekanismenya dipangkas. Kalau ada yang mau investasi, biar kami yang urus sampai selesai,” tegasnya.

Baca Juga

Quick Win Peningkatan Kapasitas Rumah Sakit Daerah Segera Diluncurkan

Dalam dialog tersebut, Anwar sekaligus mempromosikan potensi Sulawesi Tengah sebagai kawasan investasi strategis, mulai dari industri nikel, perikanan, hingga pariwisata. Ia menyebut ada lima kawasan industri aktif dengan lebih dari 400 ribu pekerja, termasuk 30 ribu tenaga kerja asing.

“Seluruh bahan pokok di kawasan industri kami masih disuplai dari luar daerah. Artinya, peluang bisnis terbuka lebar, mulai dari agribisnis, logistik, hingga layanan kesehatan,” tambah Politisi Partai Demokrat tersebut.

Dalam momen tersebut, James yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Luar Negeri, menyebut bahwa Indonesia membutuhkan 1.000 rumah sakit baru dalam 15 tahun ke depan, seiring dengan pertumbuhan anggaran kesehatan dari 3% menuju 6-7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun hambatan utama yang menghalangi percepatan pembangunan adalah kerumitan perizinan daerah.

Gubernur Anwar pun kembali menegaskan bahwa di Sulteng, perizinan bukan hambatan. “Jangan khawatir, Pak. Kalau Bapak setuju hari ini, besok kami kerja,” pungkasnya sembari disambut tepuk tangan dari peserta dialog lainnya.