Ternyata Biaya Konstruksi Jalan Tol per Kilometer Segini
JAKARTA, investortrust.id – Asosiasi Tol Indonesia (ATI) menceritakan asam garam bisnis pengelolaan jalan tol di Indonesia kepada Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat dengan pendapat umum (RDPU) di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2025). Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal ATI memaparkan biaya yang harus dikeluarkan kontraktor untuk membangun jalan tol per kilometernya.
Sekretaris Jenderal ATI, Kris Ade Sudiyono menyampaikan, pengusahaan jalan tol merupakan model bisnis berjangka panjang dengan modal besar dan risiko yang cukup tinggi.
“Kondisi saat ini, data yang kami miliki, untuk biaya konstruksi per kilometernya membutuhkan sekitar Rp 200 miliar - Rp 400 miliar, tergantung dari desain konstruksi jalan tol yang akan dibangun, apakah landed, at grade, atau elevated,” katanya.
Dikatakan Kris, masa konsesi pengusahaan jalan tol pada umumnya berlangsung selama 30 – 50 tahun. Dalam periode itu, lanjutnya, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memiliki kewajiban dan keterlibatan untuk melakukan pendanaan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol.
Sementara pada masa awal konsesi, BUJT mengalami kebutuhan tambahan kas akibat defisiensi. Hal ini merupakan kondisi arus kas perusahaan, di mana pemasukan lebih kecil ketimbang pengeluaran. “Kita mengalami periode ini antara 5 – 10 tahun,” tambah Kris.
Baca Juga
Sedangkan sumber pendanaan untuk beban operasi, pengembalian dana investasi, dan keuntungan wajar seperti yang tertera di Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) didapatkan dari tarif yang dibayarkan oleh pengguna jalan tol.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kata Kris, ada dua kondisi yang bakal terjadi. Pertama, jalan tol yang dibangun mengalami peningkatan nilai investasi imbas adanya perubahan desain dalam pelaksanaan konstruksi.
“Kalau nilai investasinya naik, tentu sumber pendanaannya juga naik. Sumber pendanaan dari ekuitas dan pinjaman, secara otomatis ada kewajiban kita untuk mencari tambahan modal disetor maupun tambahan pinjaman semakin tinggi,” jelas dia.
Kedua, asumsi volume lalu lintas (VLL) di beberapa ruas tidak sesuai dengan proyeksi awal yang disebabkan oleh tidak berjalannya secara konsisten rencana pengembangan di daerah.
“Awalnya tol dibangun karena di ujungnya akan dibangun kawasan industri oleh pemerintah. Tetapi, ternyata kawasan industrinya belum jadi, jalan tolnya sudah jadi. Sehingga volume trafik yang sebelumnya direncanakan sebesar X lalu lintas per hari, ternyata di lapangan kondisinya sangat rendah,” papar Kris.
Ihwal itu, ATI berharap adanya dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah agar pengusahaan jalan tol bisa berkontribusi kepada pembangunan Tanah Air secara optimal.