Kemenkomdigi Prediksi Lonjakan Trafik 20% pada Libur Nyepi dan Lebaran 2025
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid memprediksi adanya lonjakan trafik pada libur Nyepi dan Lebaran 2025 sebanyak 20%. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Posko Bersama Arus Mudik Idulfitri 1446H Tahun 2025 di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
"Kami mencatat adanya prediksi peningkatan trafik layanan seluler selama periode mudik Lebaran dan Nyepi tahun 2025 yang diperkirakan naik hingga 20% dibandingkan rata-rata harian masing-masing operator," kata Meutya.
Kemkomdigi juga telah melakukan rapat dengan seluruh operator seluler di Indonesia. Hasilnya pemerintah dan operator sepakat memberikan diskon hingga 50% selama satu bulan tanpa mengurangi kualitas layanan.
"Pemerintah dan operator sepakat untuk mendukung masyarakat dengan memberikan paket Ramadan dan Lebaran dengan harga lebih murah hingga 50%, tanpa mengurangi kualitas layanan," sambung Meutya.
Politisi Partai Golkar itu menyebut langkah tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kenyamanan dalam aspek komunikasi pada masa libur Nyepi dan Lebaran 2025.
"Harapannya masyarakat tetap dapat menikmati layanan digital selama perjalanan dan liburan dengan tenang. Penurunan tarif ini berlaku selama satu bulan bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar," sambungnya.
Selain itu, Kemkomdigi bersama operator seluler juga akan membentuk satuan tugas dan posko yang beroperasi 24 jam di 35 unit pelaksanaan teknis monitor Spektrum Frekuensi Radio di seluruh Indonesia. Nantinya akan terdapat Posko Angkutan Lebaran Terpadu di lima titik strategis, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, Rest Area KM 57 dan KM 62, Stasiun Gambir Jakarta, serta Stasiun Tawang Semarang.
Meutya juga mengumumkan laporan terkait hasil rapat dengan operator untuk perayaan Nyepi pada 29 Maret 2025. Kemkomdigi disebut telah menyiapkan surat pada seluruh operator dan penyelenggara penyiaran agar tidak ada layanan dalam periode tersebut.
"Jadi ini permintaan sebetulnya dari Pemprov Bali dan kami sudah berkoordinasi dengan Pemprov Bali terkait hal ini," tutup Meutya. (C-13)