Kementerian BUMN Ungkap 3 Tantangan dan Solusi Pembiayaan Transisi Energi RI
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah mengungkap sejumlah tantangan dalam mempercepat proses transisi energi di Indonesia. Tantangan utama yang mengemuka tidak lepas dari masih minimnya sokongan sumber pembiayaan.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, membagi tantangan pembiayaan transisi energi pada tiga blok besar, terdiri dari blok kelistrikaan, transportasi dan kehutanan.
"Masing-masing blok memiliki tantangan pembiayaan yang harus diberikan diberikan solusi segera,’’ ujar Kartika Wirjoatmodjo saat menjadi pembicara dalam diskusi panel bertajuk ‘’Startegi Kebijakan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.
Diskusi ini merupakan bagian dari Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia dengan tema ‘’Optimisme Penguatan Ekonomi Nasional di Tengah Dinamika Global,’’ yang digelar oleh Kementerian Bidang Perekonomian di Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Baca Juga
Presiden Jokowi Imbau Pengusaha Tak Khawatir soal Pemilu 2024
Terkait blok kelistrikan, Kartika menyebut tantangan jangka pendek yang dihadapi Indonesia adalah pengucuran insentif kepada perusahaan seperti conveyor, yang mengunakan mesin untuk bertransisi menggunakan bahan bakar renewable.
‘’Di sini perbankan peran memiliki untuk memberikan bunga lebih murah dengan persayaratak kredit yang ringan agar penguasa mau menurunkan emisinya dalam jangka pendek, policy-nya kita berikan kepada perbankan,’’ tutur Tiko
Dikatakan Tiko, untuk mendapatkan skala ekonomi yang baik, para pelaku renewable energy harus memiliki pembangkit skala besar, seperti solar panel maupun hydo dengan kapasitas 1 GW atau 2 GW. Tidak lagi dalam skala kecil 50 MW atau 60 MW. Namun diakui pengembangan pembangkit skala besar butuh dana yang tidak kecil dengan jangka waktu investasi yang panjang dengan denominasi dolar AS.
Sementara saat ini Indonesia belum memiliki skema pendanaan besar dalam bentuk dolar AS untuk membiayai pembangunan pembangkit energi terbarukan. ‘’Di sini harus didukung pemerintah serta kerja sama multilateral dengan pihak internasional untuk menyediakan skema pembiayaan skala besar dengan jangka panjang,’’ urai Tiko.
Baca Juga
Keren! BNI Targetkan Kurangi Emisi Karbon Operasional Lebih Cepat di 2028
Tiko bilang, saat ini sejumlah perusahaan-perusahaan renewable dunia sudah menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia dan pemerintah tengah berupaya untuk membantu mereka agar bisa segera masuk.
Sementara dari blok kehutanan, Indonesia memiliki potensi besar dan ini harus dijaga dengan melakukan deforestasi. Sebab potensi ini bisa menghasilkan penerimaan karbon yang bisa difasilitasi melalui bursa karbon yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada September 2023 lalu.
‘’Kami harap pendanaan global bisa masuk dengan skala besar melalui carbon exchange Indonesia,’’ imbuhnya.
Tidak kalah penting selaruh pemangku kepentingan harus memikirkan perluasan demand side. Ini ada kaitannya dengan blok transportasi. Masyarakat harus didorong beralih menggunakan kendaraan berbasis listrik atau electric vehicle (EV). Langkah ini bisa dipercepat dengan menyediakaan pembiayaan yang cukup serta insentif.
Selain itu, perlu dilakukan upaya pengembangan ekosistem EV yang dimulai dari pengembangan baterai pack. ‘’Kita bagun 3 ekosistem baterai termasuk yang sedang dikembangkan oleh Vale Indonesia,’’ ujarnya.
Kembali lagi diakui Tiko pengembangan ekosistem bateral EV ini juga butuh investasi dalam skala besar.