Menteri Pariwisata Akui Efisiensi Berdampak ke Sektor Perhotelan

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pariwisata Widiyanti Wardhana mengakui efisiensi anggaran di kementerian/lembaga (K/L) berdampak ke sektor meeting, incentive, convention, exhibitions (MICE). Kementerian Pariwisata juga telah berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk membahas kebijakan ini.

“Memang ada dampak, tapi kami rasa itu akan sementara,” kata Widiyanti, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Widiyanti menjelaskan PHRI belum menjelaskan terjadinya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dari dampak efisiensi anggaran. “Nanti kami akan klarifikasi lagi dengan mereka,” ucap dia.

Baca Juga

100 Hari Prabowo, Pemerintah Catatkan Laju Positif Sektor Pariwisata

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, efisiensi menyasar kegiatan yang bersifat seremonial, seminar, dan rapat. Kegiatan semacam ini biasanya digelar K/L di hotel.

Melihat dampaknya, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Wihadi Wiyanto menjelaskan pelaku industri perhotelan terkena dampak dari efisiensi tersebut. Meski demikian, diperlukan percepatan substitusi untuk meningkatkan kunjungan ke hotel tersebut.

“Ini secepatnya harus ada program-program yang lain sebagai substitusi daripada itu,” kata Wihadi, di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Wihadi menjelaskan industri perhotelan dapat memitigasi dengan  inovasi di sektor pariwisata. Harapannya, investasi di sektor pariwisata dapat terbuka lebar.

“Sehingga tidak lagi berharap kepada APBN, pemerintah untuk melakukan seminar dan program-program lainnya,” kata dia.

Wihadi menjelaskan efisiensi yang dilakukan tidak sepenuhnya menghentikan kegiatan seminar dan rapat di hotel. Tetapi, frekuensi dari kegiatan-kegiatan yang diefisiensi itu dapat dikurangi.

“Dengan frekuensi yang berkurang saja, penghematan yang sudah Rp 44 triliun,” ucap dia.