Menperin Agus: Maraknya PHK Menjadi Perhatian Serius Pemerintah
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemerintah harus memberi perhatian serius soal isu sejumlah perusahaan yang menutup pabriknya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan tersebut di antaranya adalah PT Sanken Indonesia dan PT Yamaha Music Indonesia pada Desember lalu.
Menperin Agus menyebut bahwa pihaknya perlu mendalami penyebab dari tutupnya pabrik-pabrik tersebut di Tanah Air. Ia menilai terdapat sejumlah faktor penyebab pabrik-pabrik tadi akhirnya memutuskan untuk ditutup.
"Kita melihat apakah dia tutup, kalau tutup kenapa. Mismanagement, over ekspansi, atau tidak bisa bersaing dengan produk-produk lain. Sebut saja produk impor yang datang dari negara tertentu. Artinya memang secara competitiveness mereka menganggap bahwa mereka tidak dapat bersaing," ucapnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Kendati demikian, menurut Menperin Agus, apabila tutupnya pabrik-pabrik tersebut dikarenakan tidak adanya daya saing dan insentif, maka penyelesaian masalah tersebut bukan menjadi kewenangan dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
"Tapi problemnya harus dikejar, harus kita lihat. Karena saya sampaikan yang berhak memberikan insentif, misalnya competitiveness itu berkaitan bukan Cuma insentif. Yang berhak atau memberikan insentif ini bukan kantor ini, bukan kantor sebelah, yang lain," terangnya.
"Yang berkaitan dengan lartas, non tariff barrier, itu tidak ada di kantor ini. Sebagian besar tidak ada di kantor ini. Tapi kalau ada PHK yang menjadi sorotan adalah kami dan sebelah. Tapi orang tidak mau go to the distance, terhadap apa sih sebenarnya akar permasalahannya," imbuh Menperin Agus.
Baca Juga
Aturan Baru, Perusahaan Harus Beri Karyawan PHK Uang Tunai 60% dari Upah Selama 6 Bulan
Lebih lanjut, terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ditimbulkan dari penutupan pabrik-pabrik itu, Agus menilai PHK harus menjadi perhatian serius pemerintah. Masalah PHK ini menurutnya harus dilihat secara keseluruhan.
"Dalam pandangan kami, satu PHK itu merupakan masalah. Satu orang di-PHK itu menjadi masalah. PHK itu tidak boleh dilihat hanya sebagai statistik. Kita harus mencoba merasakan bagaimana (kalau) yang di-PHK itu adik kita, kakak kita," ungkapnya.
Sebagai informasi, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendata sebanyak kurang lebih 400 orang buruh PT Sanken Indonesia dipastikan terkena PHK pada Juni 2025 karena memutuskan untuk menutup pabriknya di kawasan Industri MM2100 Cibitung.
Baca Juga