Kementerian PU Bidik Proyek Infrastruktur KPBU Rp 544,48 Triliun di Era Prabowo-Gibran
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, pemerintah membidik peluang investasi dari pihak swasta, baik dalam maupun luar negeri, dengan skema kerja-sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) hingga Rp 544,48 triliun pada proyek-proyek infrastruktur nasional di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien,” kata Dody dalam keterangan resmi, dikutip Senin (10/2/2025).
Dikatakan Dody, target ambisius tersebut akan mendanai pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. “Dengan keterlibatan sektor swasta, diharapkan proyek tersebut dapat terealisasi dengan lebih optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan,” tambahnya.
Baca Juga
Anggaran Infrastruktur Cekak, Menteri PU Minta Tambahan Rp 1.000 Triliun
Dia menyampaikan, salah satu sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi adalah pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi signifikan.
“Bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sementara jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi,” ujar Dody.
Asia-Amerika berminat
Berdasarkan catatan investortrust.id, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengeklaim, ada empat negara asing yang menyatakan minatnya berinvestasi bangun infrastruktur di Indonesia.
“Jadi, negara-negara sahabat kita di Asia, Eropa, Amerika, dan Timur Tengah sudah menunjukkan keinginan dan niat baiknya berinvestasi ke Indonesia untuk bisa menjadi bagian pembangunan infrastruktur Indonesia,” katanya kepada wartawan saat ditemui di Universitas Pertahanan, Kabupaten Bogor, Jumat (24/1/2025) lalu.
Ihwal itu, pemerintah harus memastikan hubungan bilateral ini tetap terjalin dengan para investor asing tersebut. “Artinya, ini menjadi modal awal kita. Tidak bisa kita menghadirkan investasi tanpa ada rasa percaya dan keyakinan. Oleh karena itu kepastian atas hukum, hak atas tanah, kemudian regulasi dan peraturan yang benar-benar mempermudah dan mempercepat proses investasi, saya rasa itu yang diharapkan oleh para investor,” ucap AHY.
Sebelumnya, Kemenko IPK bersama Prancis sepakat berinvestasi di sektor industri suku cadang pesawat hingga potensi pengembangan kawasan integrasi antarmoda atau transit oriented development (TOD).
“Indonesia dan Prancis sepakat untuk memperkuat produksi suku cadang pesawat, seperti ban dan rem, guna mendukung kemandirian industri penerbangan nasional. Pemerintah Indonesia menyampaikan rencana pengembangan kawasan TOD di Jabodetabek, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), dan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro),” kata Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat bertemu dengan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone.
AHY juga berkeinginan masyarakat Indonesia dapat mengemban pendidikan di Prancis untuk mengembangkan potensi mereka guna mengelola transportasi di seluruh moda secara berkelanjutan.
Baca Juga
Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga menggandeng Australia melalui berbagai program Official Development Assistance (ODA) yang diproyeksikan mencapai 353,7 juta dolar Australia atau Rp 3,59 triliun (asumsi kurs Rp 10.168/dolar Australia) guna menggenjot proyek infrastruktur nasional pada 2024-2025.
Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia-Jepang juga terus menjalin kerja sama dalam bidang infrastruktur sejak April 1958. AHY menyebut, Jepang menjadi investor asing terbesar keempat di Indonesia pada 2023 dengan investasi US$ 4,63 miliar atau Rp 74,86 triliun (asumsi kurs Rp 16.170/dalar AS) di berbagai sektor, meliputi bidang otomotif dan transportasi, manufaktur, elektronik, utilitas, serta real estat
Adapun beberapa proyek kerja sama infrastruktur bersama Jepang adalah proyek mass rapid transit (MRT) Jakarta, pembangunan Pelabuhan Patimban, proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan energi terbarukan, serta proyek pengembangan infrastruktur kota pintar (smart city) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Indonesia dan Jepang telah berkolaborasi dalam pengembangan kota cerdas melalui the 5th ASEAN Japan Smart Cities Network High Level Meeting. Jepang telah menyampaikan surat pernyataan niat atau letter of intent (LoI) untuk mengembangkan proyek smart city di IKN,” pungkas AHY.