Kementerian Perumahan Minta Kadin Inventaris Persoalan yang Beratkan Dunia Usaha
JAKARTA, Investortrust.id – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk menginventarisir sejumlah persoalan terkait biaya dan perizinan yang memberatkan dunia usaha dalam pengembangan perumahan rakyat.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait dalam kesempatan pertemuan dengan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (6/2/2025).
“Tolong teman-teman rapat, biaya apa yang dari kepentingan pengusaha masih memberatkan? Tolong nanti undang saya minggu depan, atau dua minggu lagi, kita datang kesini lagi,” ujar Ara, demikian sapaan akrabnya di hadapan para pengurus Kadin Indonesia.
Ara berharap, pada pertemuan antara Kadin dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pekan berikutnya, pihaknya bisa mengetahui sejumlah persoalan-persoalan biaya perizinan yang masih memberat dunia usaha untuk ikut mendukung program pemerintah membangun 3 juta rumah setahun.
Baca Juga
Anggaran Kementerian Perumahan Terpangkas Jadi Rp 1,6 T, Bagaimana Program 3 Juta Rumah?
Pada kesempatan yang sama, Ara juga mengaku telah menghubungi Menteri BUMN Erick Thohir agar meluangkan waktunya pada pekan depan, Senin 10 Februari untuk bertemu utusan Kadin Indonesia yang bergerak di pengembangan perumahan.
Dalam pertemuan tersebut, diharapkan Kementerian BUMN akan membuka diri pada dunia usaha, dengan memaparkan aset-aset milik BUMN yang bisa dikerjasamakan dengan pelaku ushaa, khususnya dari Kadin Indonesia. “Saya telpon Pak Erick (Erick Thohir, Menteri BUMN). Saya minta nanti hari Senin, jam 15.00, Pak Anin utus pengusaha di bidang Perumahan. Karena saya minta BUMN membuka diri kepada dunia usaha,” ujarnya.
Masih menurut Ara, dalam memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ia berpegang pada tiga ukuran kebijakan, yakni harus baik buat negara, bagi rakyat, dan bagi dunia usaha. “Saya harus berpikir apa yang baik bagi rakyat dan negara,” turutnya.

