Badan Bank Tanah Bidik Aset Lahan 140.000 Ha, dari Mana Saja?
BANDUNG, investortrust.id - Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo menyampaikan, pihaknya membidik perolehan tanah seluas 140.000 hektare (ha) pada 2025 atau naik 10 kali lipat dari perolehan 2024 sekitar 14.000 ha.
''Sebagian besar (140.000 hektare) dari pelepasan kawasan hutan di Kalimantan Tengah, kita lihat saja,'' kata Ari dalam media gathering “Kinerja 2024 dan Outlook 2025” di Bandung, Jumat (17/1/2025) malam.
Baca Juga
Tarik Investor Jepang ke IKN, Badan Bank Tanah Jalin Kerjasama dengan J Trust Bank
Menurutnya, tanah-tanah tersebut bisa saja bersumber dari penetapan pemerintah yang meliputi tanah bekas hak, kawasan terlantar, tanah pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, hingga tanah bekas tambang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. ''Selain itu, bersumber dari pihak lain yang penetapannya berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan lainnya,'' ujar Ari.
Ari bersama jajaran Badan Bank Tanah optimistis dapat menggapai target aset lahan seluas 140.000 ha karena meningkatnya tren investasi di Indonesia. ''Kami optimistis tahun ini bisa mendapatkan perolehan tanah melampaui target yang sudah kami peroleh pada 2024,'' tutur dia.
Baca Juga
Ada Bank Tanah, Pembangunan Bandara VVIP IKN Bisa Lebih Cepat
Berdasarkan catatan investortrust.id, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P Roeslani menargetkan investasi Rp 13.032 triliun pada 2025 hingga 2029. Rosan, saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto menyebut, untuk 2025, investasi ditargetkan sebesar Rp 1.905 triliun.
Sebelumnya, Rosan juga menyebut realisasi investasi selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai Rp 9.117,4 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja 13.836.775 orang. ''Angka ini melebihi target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi/BKPM sejak 2021, menunjukkan keberhasilan kebijakan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif,'' kata dia.