Celios: Penghentian Ekspor Tembaga Mentah pada 2025 Sudah Tepat, Jangan Sampai Ada Celah
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, keputusan pemerintah menghentikan ekspor tembaga mentah pada 2025 sudah tepat. Jika pemerintah kembali membuka keran ekspor, maka menjadi langkah mundur hilirisasi.
Menurut dia, pemerintah harus bersikap tegas jika ingin program hilirisasi menuai sukses. “Keputusan penghentian ekspor tembaga mentah pada 2025 sudah tepat. Jangan ada celah untuk kembali mengizinkan ekspor konsentrat tembaga yang bernilai tambah rendah,” kata Bhima dalam keterangan resminya, Selasa (14/1/2025).
Baca Juga
Sebagai informasi, larangan ekspor konsentrat tembaga tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang Ekspor. Dalam permendag tersebut, terdapat daftar mineral tembaga yang dilarang diekspor terhitung sejak 1 Januari 2025, di antaranya adalah bijih tembaga dengan harmonized system code (HS code) ex 2603.00.00 dan konsentrat tembaga dengan HS code ex 2603.00.00.
Bhima memandang, momentum saat ini justru baik untuk mendorong perbaikan tata kelola hilirisasi tembaga dan bauksit. Sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, perusahaan tambang, seperti PT Freeport Indonesia sudah diberikan waktu cukup lama mempersiapkan smelter.
“Maka saatnya menjalankan hilirisasi secara konsisten. Apalagi, saat ini kapasitas produksi smelter tembaga baru di dalam negeri belum mencapai 100% pada akhir 2024,” ujar Bhima.
Dia menerangkan, smelter tembaga yang terletak di kawasan ekonomi khusus (KEK) Java Integrated and Industrial Port Estate (KEK JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur belum bisa beroperasi 100% pada Januari 2025. Ini tak lepas dari insiden kebakaran yang terjadi di pabrik smelter Gresik. “Ini perlu dijadikan bahan evaluasi. Namun, bukan alasan ekspor konsentrat dibuka kembali,” tegas Bhima.
Tak berbeda jauh dengan tembaga, Bhima menyampaikan, nasib hilirisasi bauksit juga memerlukan reformasi di berbagai aspek. Terlebih karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil bauksit terbesar di dunia.
“Sayang, kinerja ekspor industri pengolahan bauksit cenderung melemah pada 2023. Berdasarkan data terakhir, volume ekspor industri pengolahan logam dasar bauksit pada 2023 hanya 396,1 ton, turun 41,6% dibanding 2022 (year on year/yoy). Kemudian nilai ekspornya turun 55,6% (yoy) menjadi US$ 448,400,” paparnya.
Baca Juga
Dukung Hilirisasi Nikel, Rosan Kunjungi IWIP di Maluku Utara
Soal hilirisasi bauksit, menurut Bhima, yang pertama kali mesti dilakukan Presiden Prabowo Subianto adalah menyelesaikan banyaknya smelter yang mangkrak.
Kementerian ESDM mencatat ada 12 smelter bauksit yang dikembangkan, tetapi baru empat yang beroperasi. Adapun, salah satu kendala pembangunan smelter bauksit adalah sulitnya mencari pendanaan. Bank domestik belum banyak tertarik dalam mendanai proyek hilirisasi bauksit.