Lontarkan Kritik Pedas, Nvidia Sebut Aturan Baru AI Pemerintahan Biden Salah Arah
WASHINGTON, investortrust.id - Raksasa teknologi AS Nvidia, Senin (13/1/2025) melemparkan kritik pedas soal aturan baru pemerintahan Joe Biden yang mengatur penjualan cip kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) ke negara-negara asing dalam upaya memperketat pengawasan AS terhadap cip AI di seluruh dunia.
Aturan yang disebut Nvidia belum pernah terjadi sebelumnya dan salah arah tersebut berpotensi membahayakan kepemimpinan AS dalam teknologi AI.
"Pemerintahan Donald Trump periode pertama meletakkan dasar kekuatan dan keberhasilan Amerika dalam AI serta membina tempat industri AS dapat bersaing berdasarkan prestasi tanpa mengorbankan keamanan nasional," demikian pernyataan Nvidia dilansir Antara, Selasa (14/1/2025).
Baca Juga
Nvidia mengatakan. perusahaan dan universitas di seluruh dunia harus memanfaatkan teknologi AI sebagai arus utama untuk memajukan sektor kesehatan, pertanian, manufaktur, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Teknologi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka potensi berbagai negara.
Namun, kemajuan tersebut kini terancam rencana pemerintahan Biden yang membatasi akses terhadap aplikasi komputasi arus utama melalui aturan difusi AI. Aturan tersebut, menurut Nvidia, dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi secara global. “Walaupun aturan ini disamarkan sebagai langkah anti-China’ kebijakan tersebut tidak akan meningkatkan keamanan AS," demikian pernyataan Nvidia.
Nvidia menyatakan, aturan baru itu akan mengontrol teknologi di seluruh dunia, termasuk teknologi yang sudah banyak tersedia pada perangkat keras konsumen, seperti PC gaming arus utama," tambah pernyataan itu.
Baca Juga
Momen Prabowo Telepon CEO Nvidia via HP Bos GoTo saat Acara Indonesia AI Day
Sepekan sebelum meninggalkan jabatannya, Presiden Joe Biden menerapkan pembatasan tambahan terhadap ekspor cip komputer buatan AS yang mendukung sistem AI. Langkah ini dianggap sebagai upaya terakhir untuk mencegah pesaing, seperti China mendapatkan akses ke teknologi mutakhir tersebut.
Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo berbicara kepada wartawan, Minggu (12/1/2025) mengatakan, aturan baru tersebut dirancang untuk melindungi teknologi AI tercanggih dan memastikan teknologi ini tidak jatuh ke tangan musuh asing. Namun, tetap memungkinkan penyebaran luas dan berbagi manfaat dengan negara-negara mitra.