Bos BTN Harap PPN DTP Diberlakukan Selama Satu Periode Prabowo-Gibran
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), Nixon LP Napitupulu mengharapkan, pemerintah dapat memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) di sektor hunian selama satu periode pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
''Saya yakin bakal ada (PPN DTP), pasti pemerintah berpihak buat MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Kita perjuangkan MBR, apalagi kalau (PPN DTP) bisa diperpanjang 5 tahun, itu lebih senang lagi. Jadi nggak pusing,'' kata Nixon dalam Dialog Program 3 Juta Rumah Seri Kedua di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto mengungkapkan sejumlah dampak jika insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) tidak dilanjutkan ketika PPN naik 12% di awal tahun 2025.
“Dampaknya pasti ada distrust kepada pemerintah, ada ketidakpercayaan dunia usaha, ada ketidakpastian di dunia usaha, ada penurunan pertumbuhan ekonomi. (Kalau penjualan properti?) Bisa saja drop 50%, bisa ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 5 juta orang, akan muncul inflasi tambahan,” kata Joko kepada wartawan saat media gathering di Sekretariat DPP REI, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024) lalu.
Berdasarkan catatan investortrust.id, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memaparkan, sejumlah target kerja dari rapat koordinasi yang digelar bersama delapan Menteri dan Wakil Menteri Bidang Perekonomian, di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024) lalu.
Dalam paparannya, salah satu yang menjadi catatan penting dalam program Quick Win sektor perekonomian Kabinet Merah Putih 2024-2029 terkait beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan dan tengah diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan.
“Ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan, yaitu terkait dengan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), maupun PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik,” papar Airlangga beberapa waktu lalu.
“Kemudian juga PPN DTP untuk properti, penyelesaian beberapa regulasi kredit usaha rakyat, kredit Alsintan (alat dan mesin pertanian), dan juga sedang akan diusulkan usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya,” tutup dia.