Mendes Siapkan BUMDes Dukung Pembangunan Hunian di Pedesaan
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto tengah memetakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkecimpung di sektor perumahan guna mendukung program 3 juta rumah setahun Presiden Prabowo Subianto.
"Saya sudah ngobrol sama Pak Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman). Beliau minta dicari betul BUMDes yang kredibel, yang benar-benar bisa mengelola pengadaan perumahan di desa-desa. Dan ini sedang saya petakan," kata Yandri saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Lebih lanjut, Yandri menekankan, pihaknya tidak akan mencampuri urusan alokasi anggaran mengenai pembangunan perumahan di pedesaan karena itu tidak termasuk program kerja di Kemendes PDT.
"Kita enggak menyentuh ke sana. Kita hanya menyiapkan perangkat BUMDes, terus mungkin orang-orangnya siapa yang layak (mengelola pengadaan perumahan, red). Kita tidak akan mencampur 'rumah tangga' kementerian yang lain,'' lugas dia.
Baca Juga
Mendes PDT Sebut Pemerintah Gelontorkan Dana Desa Rp 610 Triliun Sejak 2015
Sebagai informasi, Presiden Prabowo mencanangkan pembangunan 3 juta rumah yang terbagi di beberapa wilayah, yakni 1 juta unit di perkotaan, 1 juta unit di pedesaan, dan 1 juta di pesisir.
Teranyar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menemukan tanah terlantar atau idle di Tangerang, Banten dan Mojokerto, Jawa Timur seluas 157 hektare (ha) yang berpotensi untuk dibangun hunian bagi masyarakat Indonesia.
“Kita (Kementerian PKP) belum datang saja, langsung Pak Nusron siapkan tanah yang idle, cukup banyak di Mojokerto ada 151 hektare, statusnya adalah HGB. Dan itu bukan bagian dari Barang Milik Negara. Jadi itu bisa langsung digunakan, tinggal nanti kita survei. Kedua, di Banten ya, di Tangerang ada seluas 6 hektare,” ungkap Ara, sapaan akrab Maruarar, saat ditemui di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024) lalu.
Sementara itu, menurut Nusron, lahan idle sejumlah 157 ha itu dapat dieksekusi dalam program quick wins alias 100 hari pertama di sektor perumahan dan kawasan permukiman. “Kalau (eksekusi) itu cepat, dalam 100 hari ini insyaallah bisa,” tambah dia.
Baca Juga
Wamendag Roro Dorong RI-Canada CEPA Hasilkan Kesepakatan Substansial Akhir Tahun Ini
Ara melanjutkan, pemerintah sedang menggodok berbagai macam skema pembangunan hunian, baik rumah tapak maupun rumah susun (rusun), yakni melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta, dan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Jadi yang membangun (huniannya) siapa? Tentu kombinasi, nggak mungkin APBN semua. Bisa juga dari program FLPP begitu, bisa juga nanti ada CSR swasta. Mungkin juga dari APBN, tapi payung hukumnya, tata kelolanya harus benar. Supaya kita bisa masif menjalankannya,” terang dia.
Ara menekankan, 157 hektare lahan tersebut akan diprioritaskan kepada rakyat kecil alias masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mendukung program tiga juta rumah setahun Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi sudah jelas, nanti tim kita akan survei, kemudian tentu kita akan utamakan buat rakyat kecil,” tutup dia.