Mendes Bakal Jadikan BUMDes sebagai Prioritas Tahun 2026, Siapkan Rp89,6 Miliar!
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, sesumbar bakal menjadikan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu output prioritas pada tahun anggaran 2026 untuk memperkuat ekonomi desa.
“Untuk BUMDes itu ada sebesar Rp89,6 miliar, targetnya ada 1.200 BUMDes (yang dikembangkan),” kata dia dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (3/2/2026).
Menurut Yandri, pengembangan BUMDes tersebut masuk dalam program teknis Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kemendes PDT pada tahun anggaran 2026. Kemendes PDT akan terus mendorong pembangunan ekonomi desa melalui pendekatan berbasis potensi, termasuk pengembangan desa tematik, penguatan kelembagaan ekonomi desa, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan mitra lainnya.
Dengan menjadikan pengembangan BUMDes sebagai salah satu output prioritas pada 2026, Yandri berharap aktivitas ekonomi desa semakin produktif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Baca Juga
Masih Evaluasi Tenaga Pendamping Desa, Mendes Yandri Belum Buka Rekrutmen
Selain BUMDes, Yandri menyebut pemerintah melalui Kemendes PDT juga menyiapkan sejumlah output prioritas lainnya dalam rangka penguatan ekonomi desa, di antaranya pengembangan desa ekspor yang dilaksanakan melalui kerja sama lintas kementerian. Kemendes mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,05 miliar untuk mengembangkan 10 desa ekspor di tanah air pada 2026.
Yandri menambahkan, turut ada output prioritas berupa pengembangan desa wisata, pembangunan atau rehabilitasi jalan desa, pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan dasar seperti air bersih, pembangunan atau rehabilitasi PAUD di desa dan perdesaan, serta peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat.
"Di Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, itu ada pembangunan pasar desa, ada desa wisata, kemudian jalan, pembangunan air bersih, PAUD, dan lain sebagainya," tuturnya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengatakan akan melibatkan Komisi V DPR RI untuk memastikan tercapainya output prioritas tersebut.