Apresiasi Bantuan untuk Sritex, Komisi XI: Bantuan Pemerintah Tak Harus Finansial

JAKARTA, investortrust.id - Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengapresiasi langkah pemerintah yang turun membantu PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL). Misbakhun mengatakan pemerintah tak selalu harus memberikan bantuan finansial atau bailout pada industri yang tengah mengalami kesulitan.

“Jadi harus dimaknai bahwa dibantu oleh negara itu tidak harus bersifat finansial,” kata Misbakhun saat ditemu di JCC, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dia mengatakan jika pemeirntah memberikan bantuan dalam bentuk keuangan kepada Sritex, dikhawatirkan permintaan serupa akan muncul dari  pabrik-pabrik atau industri tekstil lainnya, yang sama-sama tengah menghadapi tekanan.

“Jadi jangan memaknai seakan-akan negara membantu itu harus dalam bentuk bantuan keuangan, mem-bailout atau apa. Karena banyak proses-proses lain yang bisa dilakukan oleh negara, yang bisa berbentuk kewenangan atau berbentuk kebijakan untuk menyelamatkan industri nasional,” ujar dia. Misbakhun menyebut bantuan  pemerintah  bisa dalam bentuk regulasi.  

Baca Juga

Kemendag dan Kemenperin Akan Bahas Permendag 8/2024 Usai Diprotes Sritex (SRIL)

“Dia (Sritex) mengalami kegagalan kan hanya karena satu tagihan. Masa kemudian satu tagihan yang nilainya cuma sepersekian, kemudian menggagalkan proses homologasi yang nilainya Rp 26 triliun,” ucap dia.

Misbakhun juga mempertanyakan wacana  bailout atau pemberian dana talangan yang akan dilakukan pemerintah. Pasalnya pemerintah bukanlah  pemegang saham dari Sritex sehingga mekanisme bail out bukanlah langkah yang tepat.

“Mekanismenya apa, kalau misalnya Jiwasraya, negara pemegang saham. Negara kan bukan pemegang saham,” kata Misbakhun.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memberi arahan kepada menteri bidang ekonomi agar memastikan bahwa kegiatan produksi dan ekspor Sritex tetap berjalan.

Baca Juga

Selamatkan Sritex, Prabowo Komitmen Jaga Kelangsungan Industri Tekstil Dalam Negeri

Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah menghadiri rapat koordinasi di Istana Negara bersama Prabowo dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, Selasa (29/10/2024).

“Hal pertama yang paling penting arahan Bapak Presiden adalah supaya ekspor tetap berjalan, produksi berjalan,” kata Airlangga di kantornya, Selasa malam (29/10/2024).

Airlangga juga mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu sudah bertemu dengan kurator dan pihak Sritex untuk membahas kegiatan ekspor yang akan dilakukan Sritex

“Tadi Bea Cukai sudah bertemu dengan kurator dan dari pihak Sritex sehingga ini mudah-mudahan bisa langsung berjalan untuk jangka pendek, jangka berikutnya tahapan lainnya perlu dilihat lagi,” ujar dia.