Wamendag Roro Sorot Potensi Perdagangan Karbon RI

JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, menyorot potensi perdagangan karbon yang dimiliki Indonesia. Sebab, ini menjadi salah satu upaya Pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengurangi emisi karbon.

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca dalam Nationally Determined Contributions (NDC). Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah setelah menandatangani Paris Agreement (Perjanjian Paris) dan mengesahkannya melalui UU No. 16 Tahun 2016.

“Yang agak interesting mengenai perdagangan karbon. Ini menarik juga karena kita punya komitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 32% Di tahun 2030. Kita punya NDC di Indonesia,” kata Roro di gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Baca Juga

Menkeu Siapkan Aturan Teknis Perdagangan Karbon Lintas Batas

Terkait perdagangan karbon ini, Roro menyebut bahwa dia akan berkoordinasi lebih dulu dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Selain itu, mereka juga akan membahas hal lain mengenai apa saja yang akan jadi fokus pekerjaan, utamanya dalam 100 hari ke depan.

“Siapa tahu ini merupakan sesuatu hal yang patut kita sinergikan ke depannya. Tapi tentu selebihnya saya akan koordinasi terlebih dahulu ya dengan Bapak Menteri. Semoga nanti akan lebih jelas lagi 100 hari ini terobosan apa sih yang ini kita lakukan,” ucap mantan anggota Komisi VII DPR itu.

Lebih lanjut, Roro mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah berpesan agar jangan sampai ada ego sektoral dalam mengurus masalah perdagangan karbon tersebut. Maka dari itu, menurutnya hal ini harus segera dikoordinasikan dengan Mendag Budi serta para stakeholder terkait lainnya.

“Mungkin bukan hanya tentang perdagangan karbon, tapi secara keseluruhan Bapak Presiden kemarin menyampaikan bahwa yang terpenting adalah tidak munculnya ego sektoral,” ujar Roro.

Dalam membahas perdagangan karbon ini, Roro menyebutkan kalau Kemendag nantinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Lalu kemudian ada isu-isu lainnya yang pasti bersinggungan dengan, kalau komoditas misalnya pertanian untuk pangan Itu juga harus kolaborasi dengan Kementerian Pertanian. Ya mudah-mudahan ke depannya ada terobosan,” ucap Roro.