Jokowi Minta Hilirisasi Terus Dilanjut, Jangan Ada yang Mundur!
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintahan baru, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk terus melanjutkan program hilirisasi usai masa jabatan dirinya berakhir per 20 Oktober 2024.
Jokowi menyampaikan bahwa hilirisasi telah membawa keuntungan ekonomi yang sengat besar bagi Indonesia. Oleh karena itu, dia melarang negara untuk menjual bahan mentah (raw material) ke luar negeri.
“Nilai tambah sekor ESDM sangat penting sekali, karena nilainya sangat besar. Nilai tambah harus ada di dalam negeri, bukan mentahan yang kita kirim, kemudian yang menikmati negara-negara lain. Gak bisa lagi seperti itu,” kata Presiden Jokowi dalam Hari Ulang Tahun Ke-79 Pertambangan dan Energi, di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).
Baca Juga
Bahlil Akui Pernah ‘Disentil’ Jusuf Kalla Perkara Hilirisasi Nikel
Selama ini Indonesia sudah terlalu lama mengekspor bahan mentah yang kemudian justru lebih menguntungkan negara lain. Padahal, jika pengolahan produk turunan dilakukan di dalam negeri maka akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan Indonesia bisa menjadi negara maju.
“Kita sudah 400 tahun lebih mengirim raw material kita ke luar negeri, yang kaya mereka, yang jadi negara maju mereka. Inilah yang sering saya sampaikan pentingnya hilirisasi. Industrial downstreaming penting sekali. Jangan ada yang mundur untuk satu masalah ini dengan alasan apa pun,” tegas dia.
Pada 2020 Presiden Jokowi memutuskan untuk menutup keran ekspor bijih nikel. Hal ini lantas mendapat respons dari Uni Eropa, di mana mereka melalui World Trade Organization (WTO) telah mengajukan gugatan terhadap kebijakan Indonesia tersebut.
Kendati demikian, Jokowi merasa puas dengan keputusan yang telah diambilnya. Sebab, menyetop ekspor bijih nikel membuat negara mendapat untung berkali-kali lipat dari hasil penjualan produk olahan nikel.
Baca Juga
Bahlil Ungkap ‘Setan’ yang Ganggu Hilirisasi Nikel RI, Siapa Dia?
“Bayangkan untuk nikel saja waktu kita mengekspor dalam bentuk barang mentah US$ 2,9 miliar per tahun. Begitu stop di tahun 2020, kemudian masuk ke industri turunan, 2023 US$ 34,4 miliar. Lompatannya besar sekali,” beber mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Jokowi menerangkan, hilirisasi ini bukan sekedar menguntungkan perusahaan, tetapi negara. Sebab, negara menerima pendapatan dari dalam bentuk pajak badan, PPH 21, royalti, pajak daerah, PBB, hingga PNBP.
“Ini besar sekali. Ini kalau semua masuk ke industri turunan, akan melompat penerimaan negara dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan desa, membagun jalan tol, membangun pelabuhan baru, airport baru, untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita,” sebut Jokowi.