Pelaku Industri Ungkap Penyebab Bisnis Wisata Indonesia Kalah Saing dari Negara Tetangga  

JAKARTA, investortrust.id - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menilai dukungan pemerintah terhadap industri pariwisata Indonesia kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Ketua Umum GIPI Hariyadi B. Sukamdani menyebut, selama ini pemerintah cenderung tidak serius memberikan dukungan terhadap industri pariwisata. Padahal, industri tersebut berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja di banyak daerah di Tanah Air.

“Elite politik kita baik DPR maupun yang mendapatkan jabatan di pemerintahan secara politik tidak memberikan perhatian ke pariwisata. Poinnya begitu. Jadi, dianggapnya pariwisata itu aksesoris saja, enggak penting," katanya dalam konferensi pers yang digelar di Sahid Sudirman Residence, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).

Bentuk ketidakseriusan pemerintah tecermin dari kebijakan pemangkasan jumlah negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia.

Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memangkas jumlah negara bebas visa kunjungan ke Indonesia dari 169 menjadi 13 negara.

Baca Juga

Menparekraf Klaim Industri MICE Jadi Andalan Pariwisata RI dalam 3 Tahun Berturut-turut

"Boleh dievaluasi kan namanya pemerintah, kalau memang negaranya yang datang sedikit ngapain juga dikasih, tapi kan harus dilihat, masa dari 169 itu dihilangkan semuanya tinggal 13, yang benar saja. Enggak begitu juga caranya kerja," ujar Hariyadi.

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu kemudian membandingkan Indonesia dengan Thailand. Negeri Gajah Putih menambah jumlah negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan dari 57 menjadi 93 negara untuk mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

Sebelum adanya kebijakan tersebut, menurut Hariyadi kunjungan wisman ke Thailand menyentuh 40 juta orang, sementara Indonesia hanya 11,6 juta orang. Padahal Indonesia punya potensi yang sangat besar untuk mencatatkan jumlah kunjungan wisman berkali-kali lipat dari angka tersebut.

"Negara lain menjadikan pariwisata itu justru ujung tombaknya. Thailand itu pariwisata nomor satu. Penduduknya hanya 72 juta orang, tahun 2019 mungkin sekitar 68-69 juta orang. Turisnya berapa yang datang? 40 juta orang, separuhnya lebih. Berapa devisa yang dihasilkan," tuturnya.

Anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang terus menyusut makin membuktikan bahwa pemerintah tidak serius memberikan dukungannya untuk industri pariwisata. Seperti diketahui, pagu indikatif Kemenparekraf tahun anggaran 2025 dipangkas 49.69% ke Rp1,7 triliun dari pengajuan awal.

“Padahal Kemenparekraf itu bertugas melakukan promosi dan mengembangkan sektor pariwisata yang butuh dana cukup,” ucap Hariyadi.

Baca Juga

Kemenkominfo Butuh Rp 20,99 Triliun untuk Jalankan Program Prioritas, Ini Daftarnya

Tak cukup sampai di situ, perubahan berulang kali kementerian atau badan yang menaungi industri pariwisata juga ikut menggambarkan ketidakseriusan pemerintah memberikan dukungan ke industri tersebut.

Termasuk pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pada periode pemerintahan keduanya menggabungkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menjadi Kemenparekraf.

“Belum yang sebelumnya ada Deparpostel (Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi), Depparsenibud (Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya), Kemenbudpar (Kementerian Kebudayaan, dan Pariwisata), berubah-ubah selalu,” tutur Hariyadi.