Negara-Negara Tetangga Sudah Manfaatkan AI untuk Perkuat Keamanan Siber, Indonesia Kapan?
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi ingin Indonesia bisa seperti negara-negara tetangga yang sudah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memperkuat keamanan siber.
Upaya tersebut perlu dilakukan seiring dengan ancaman keamanan siber global makin meningkat. Pada 2023, sebanyak 340 juta orang terdampak dari 2.365 insiden siber yang meliputi pengelabuan (phising), program jahat (malware), dan serangan kegagalan layanan atau Distributed Denial of Service (DDoS) yang mengancam ekosistem digital global.
“Perkembangan AI menawarkan peluang besar dalam mendeteksi ancaman siber dengan cepat dan akurat. Pemerintah di berbagai negara, termasuk negara-negara ASEAN, telah memanfaatkan AI untuk meningkatkan keamanan siber,” katanya melalui keterangan resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jumat (27/9/2024).
Baca Juga
Artificial Intelligence Institute Segera Diluncurkan di Jakarta
Menteri Budi Arie menilai, teknologi AI memiliki kemampuan beragam, seperti ketepatan akurasi dalam mendeteksi ancaman, analisis data berkuantitas besar dengan cepat, serta identifikasi dan penandaan tindakan siber yang mencurigakan. Menurutnya, beberapa negara telah menerapkan teknologi AI dalam mendukung keamanan siber, di antaranya Malaysia, Singapura, dan Thailand.
“Di Malaysia, MyCERT mengintegrasikan AI untuk mendeteksi dan merespons insiden, sementara di Singapura, GovTech memanfaatkan AI dalam pusat operasi keamanan siber. Pemerintah Thailand melakukan integrasi AI pada sistem keamanan lokal untuk meningkatkan konektivitas,” tuturnya.
Menkominfo mendorong ekosistem AI di Indonesia untuk memperkuat keamanan siber demi mewujudkan ruang digital yang aman dan produktif. Hal itu ditujukan untuk mengimbangi masih rendahnya kesadaran terhadap keamanan siber di tengah masyarakat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan.
Baca Juga
"Digital gap (kesenjangan digital) antara pusat, daerah, dan juga di daerah-daerah sekitar di Indonesia yang masih perlu ada peningkatan," tuturnya.
Di sisi lain, Budi Arie juga mendorong semua pemangku kepentingan melakukan literasi digital kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat digital yang merupakan salah satu pilar digitalisasi.
"Karena digital society (masyarakat yang menerima kehadiran digitalisasi) memerlukan literasi terus-menerus dari semua unsur masyarakat," tegasnya.