Kemenkominfo Butuh Rp 20,99 Triliun untuk Jalankan Program Prioritas, Ini Daftarnya
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membutuhkan anggaran sebesar Rp 20,99 triliun pada 2025 untuk memastikan keberlanjutan seluruh program prioritas.
Oleh karena itu, Kemenkominfo meminta tambahan pagu indikatif sebesar Rp 13,27 triliun untuk tahun anggaran 2025. Seperti diketahui, pagu indikatif Kemenkominfo untuk tahun anggaran 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 7,7 triliun atau dipangkas hingga 50,12% dari pagu indikatif tahun anggaran 2024.
"Mengenai keberlanjutan seluruh program prioritas Kemenkominfo, dibutuhkan anggaran tahun 2025 sebanyak Rp 20,99 triliun, di mana saat ini hanya dianggarkan sebesar Rp 7,72 triliun, sehingga terdapat kekurangan sebanyak Rp13,27 triliun," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).
Budi Arie menyebut tambahan pagu indikatif Kemenkominfo tahun anggaran 2025 telah diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tambahan tersebut menurutnya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca Juga
Kemenkominfo: Azan Maghrib Diganti Running Text Saat Misa Paus Fransiskus Hanya Imbauan
Pria yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi (Projo)itu menjelaskan penamabahan pagu indikatif Kemenkominfo tahun anggaran 2025 akan digunakan untuk mendanai program-program prioritas yang meliputi, Operating Maintenance (OM) menara stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) 4G/Lastmile, OM Akses Internet, OM Satelit Republik Indonesia (Satria-1) RM dan pendukung siaran televisi digital atau digital broadcasting (DBS).
Anggaran juga dialokasikan untuk penyediaan perangkat pengujian di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) atau Indonesia Digital Test House (IDTH) dan pembangunan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi, Semarang, Jawa Tengah.
Sebagai catatan, IDTH baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (7/5/2024) lalu. Nilai investasi yang dikucurkan untuk membangun IDTH di Depok, Jawa Barat mencapai Rp980 miliar di lahan seluas 22.723 meter persegi dengan luas bangunan 11.953 meter persegi.
Baca Juga
Rayakan Harpelnas 2024, BTN Dorong Nasabah Tingkatkan Transaksi Mobile Banking
"Kemudian PBSE (pemerintahan berbasis elektronik), OM Pusat Data Nasional (PDN), Literasi Digital, Penanganan Konten Digital, Digital Talent Scholarship, Diseminasi Bidang PMK dan Polhukam (Politik Hukum dan Keamanan), Komunikasi Publik, Media Pemerintah, Rancangan Undang-Undang KIP (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik), Perpindahan ASN (aparatur sipil negara ke IKN (Ibu Kota Nusantara), dan lain-lain," paparnya.
Sebelumnya, Kemenkominfo mengajukan penambahan anggaran Rp12,3 triliun dari pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp7,7 triliun.
"Agar program kerja dapat berjalan, diperlukan dukungan Komisi I DPR RI terkait pemenuhan usulan tambahan anggaran Kementerian Kominfo sebesar Rp12,3 Triliun," ujar Budi Arie dalam Raker dengan Komisi I DPR pada Senin (10/6/2024) di Komplek Parlemen.