Prabowo-Gibran, Ini Sorotan Kadin untuk Kembangkan Sektor UMKM
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid menyampaikan sejumlah sorotan strategis dalam upaya mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Sorotan tersebut disampaikan Arsjad usai lawatan audiensinya kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Menkop UKM) Teten Masduki, Rabu (24/7/2024).
Ia mengungkap soal urgensi penerapan ekonomi pancasila, dengan mengedepankan prinsip gotong royong. Disampaikan Arsjad, pengembangan sektor UMKM di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang, setidaknya harus menitikberatkan perhatian terhadap tiga hal utama.
Langkah pertama, disebut oleh Arsjad adalah monitoring pelaku-pelaku UMKM. Ia mengatakan langkah ini dilakukan melalui inkubasi pendampingan, sehingga UMKM dapat berkembang lebih strategis.
Baca Juga
Sambangi Menteri Teten, Bos Kadin Ungkap Siapkan White Paper Pengembangan UMKM untuk Prabowo-Gibran
Kemudian, langkah kedua adalah soal kemudahan akses pasar. Ia mendorong agar pemerintah maupun stakeholder lain dapat membantu menjemput pasar bagi sektor UMKM.
"Bagaimana perusahaan besar di Indonesia bisa menjemputkan akses pasar itu UMKM kita," ungkap Arsjad usai melakukan pertemuan dengan Menkop UKM, Teten Masduki, di Gedung Smesco Indonesia, Rabu (24/7/2024).
Dan yang ketiga, ia menyorot soal akses pembiayaan bagi kelompok UMKM. Menurutnya, pelaku UMKM seringkali terkendala mengajukan kredit pembiayaan untuk mengembangkan usahanya akibat ketidakmampuan memenuhi persyaratan dari perbankan.
"Akses pembiayaan ini harus menjadi PR kita bersama, karena kita bicara tadi ini seperti telur dan ayam, pertanyaannya adalah karena kalau kita mau memberikan pinjaman dari perbankan harus ada sejarahnya (riwayat peminjaman)," tuturnya.
Baca Juga
Buka UMKM Center Makassar, BSI Perkuat Pemberdayaan UMKM di Indonesia Timur
Untuk memecahkan persoalan akses pembiayaan bagi kelompok UMKM, Bos Kadin itu mendorong adanya inovasi dalam hal credit scoring oleh perbankan. Karena apabila persoalan tersebut tidak dapat diurai, ia khawatir ke depan pelaku UMKM semakin sulit mengajukan akses pembiayaan.
Lebih jauh, ia menilai intervensi pemerintah terhadap pelaku usaha mikro sepatutnya berbeda dengan yang dilakukan kepada kelompok kecil ataupun menengah. Ia mengungkap strategi intervensi tersebut menjadi salah satu pembahasan yang dirumuskan dalam pertemuannya bersama Menkop Teten pada siang tadi.
"Jadi pemerintah melakukan (intervensi), kami juga harus melakukan (intervensi), nah ini sinerginya bagaimana begitu, tapi berbalik lagi, upaya gotong-royong bersamaan kita itu menjadi kunci penting ke depannya," terang Arsjad.